Senin, 04 Juni 2018

Revisi KUHP Hilangkan Kewenangan KPK Usut Korupsi

Ist.
Beritabatavia.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat menghilangkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani masalah korupsi. Hal ini bisa dilihat dari pasal 729 di RKUHP, terbuka peluang bagi lembaga independen lain untuk menangani tindak pidana khusus. Namun, pada pasal lain, yaitu pasal 723 RKUHP kembali mementahkan kekuatan Pasal 729.

"Di pasal 723 RKUHP kemudian mementahan itu semua, dengan bilang satu tahun sejak revisi KUHP ini disahkan, buku sakunya, atau yang bersifat ketentuan umumnya itu berlaku untuk semua Undang-undang. Jadi ini kan semacam ada inkonsistensi," kata Peneliti ICW Lola Easter di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/6/2018).

ICW khawatir soal kewenangan lembaga independen ini juga jadi dipertaruhkan. ICW juga menyoroti tentang berkurangnya jumlah denda yang dijatuhkan bagi terpidana kasus korupsi. Dalam Undang-undang Tipikor Pasal 3, disebutkan denda minimal bagi terpidana korupsi sebesar Rp 50 juta dan denda maksimalnya Rp 1 miliar. Sedangkan pada Pasal 688 revisi KUHP, jumlahnya turun drastis.

"Dimana pidana minimalnya Rp 10 juta dan maksimalnya Rp 150 juta. Jadi ada perubahan yang cukup drastis. Bisa lihat perbandingannya sendiri di draft yang diterbitkan pada 28 maret 2018, dengan UU Tipikor, dendanya menurun secara drastis," ucap Lola.
 
Lola juga menyebut uang tidak ada pengaturan terhadap pidana tambahan uang pengganti di revisi KUHP. Padahal UU Tipikor diatur dalam pasal 18. Hal ini, kata dia, yang dapat menguntungkan bagi koruptor. "Nah ini yang tidak muncul di RKUHP, padahal di Undang-undang Tipikor sendiri itu salah satu yang ditempuh untuk melakukan aset recovery atau pengembalian kerugian keuangan negara," tambah dia.

Lola juga menilai keringanan hukuman juga didapatkan aktor percobaan atau pemufakatan kejahatan korupsi. Padahal, di UU Tipikor aktor tersebut dapat dikenai hukuman sama dengan pelaku utama korupsi, tapi di revisi KUHP hukuman berkurang menjadi dua per tiga. "Nah ini kan berarti dia (revisi KUHP) mementahkan lagi sifat kekhususan yang ada dari penanganan perkara korupsi," tandas Lola. 0 LEO