Kamis, 21 Juni 2018

Sedot Air Tanah Masalah Pelik di Jakarta

Ist.
Beritabatavia.com -
DPRD DKI Jakarta meminta pemprov segera melarang gedung bertingkat, hotel, rumah sakit menyedot air tanah. Karena tiap tahun permukaan tanah turun hingga 60 Cm. Pemprov DKI harus segera membuat aturan baru menyangkut penyedotan air tanah.

“Harus segera dibuat regulasi baru tentang pemanfaatan air tanah oleh industri hotel, rumah sakit, gedung perkantoran dan pabrik,”kata H. Ferial Sofyan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Menurut Ferial, khusus untuk rumahtangga masih dimungkinkan karena jaringan air minum melakui dua swasta atau PDAM Jaya belum mampu menyediakan air bersih bagi seluruh kebutuhan warga pemukiman. Hingga kini baru sekitar 44 persen air bersih untuk warga yang mampu dilayanioleh kedua swasta tersebut.

“Tapi untuk usaha perhotelan, rumah sakit serta gedung bertingkat dan pabrik harus diatur dengan ketat, atau bahkan ke depan harus dilarang secara permanen. Sebab, dalam jangka panujang akan membahayakan ibukota,”katanya.

Firdaus Ali, pakar Sumber Daya Air Universitas Indonesia, belum lama ini mengatakan perda untuk pengaturan atau larangan menambang air tanah harus segera dibuat. Ia mengakui,saat ini cadangan air tanah air tanah kota DKI Jakarta tidak sebanding dengan kebutuhan warganya.”Cadangan air kita yang bisa diambil sekitar 25%,” kata Firdaus Ali.

Menurut Firdaus, fakta tersebut adalah permasalahan serius yang seharusnya menjadi perhatian, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Selama ini PAM hanya mampu memenuhi 44% dari kebutuhan warga,” kata Firdaus.

Langkah Pemprov DKI dalam mengembalikan fungsi sungai harus didukung. “Kembalikan sungai kepada fungsinya semula, untuk menyuplai air baku,” katanya.

Dengan restorasi sungai, maka sanitasi pun bisa membaik. “Untungnya jadi berlipat ganda,” lanjutnya. Firdaus juga menyarankan agar pemerintah membangun teknologi untuk pemrosesan air limbah dan air laut sehingga dapat dimanfaatkan. 0 PKO