Senin, 25 Juni 2018

Korupsi, Cagub Maluku Utara Jadi Tersangka

Ist.
Beritabatavia.com -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencana memeriksa Ahmad Hidayat Mus, calon Gubernur Maluka Utara sebagai tersangka kasus dugaan pembebasan lahan fiktif. Saat itu Ahmad masih menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik akan memeriksa Ahmad sebagai tersangka. “AHM (Ahmad Hidayat Mus) diagendakan diperiksa sebagai tersangka,” ucap Febby di Jakarta, Senin (25/6/2018).

Dilanjutkan, pemanggilan ini pun merupakan panggilan pertamanya sebagai tersangka. Ahmad bersama adiknya, Zainal Mus ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga melakukan korupsi dengan modus pengadaan proyek fiktif. Sampai saat in keduanya belum juga ditahan KPK.

Ahmad pernah menjabat Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010 ditetapkan tersangka bersama mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Zainal Mus (ZM). Mereka berdua diduga korupsi terkait pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD tahun anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, dan menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu AHM Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, dan ZM Ketua DPRD Kabupaten Sula periode 2009-2014,” sambungnya.

Atas perbuatannya, Ahmad dan Zainal disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK adalah sebesar Rp3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula,” jelasnya.

konstruksi perkaranya diduga pengadaan pembebasan lahan Bobong pada APBD Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula ini adalah pengadaan fiktif. Pemkab Sula seakan membeli tanah milik Zainal yang seakan-akan dibeli dari masyarakat.

“Dari total Rp3,4 miliar yang dicairkan dari kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp1,5 miliar diduga ditransfer kepada ZM sebagai pemegang surat kuasa menerima pembayaran pelepasan tanah dan senilai Rp850 juta diterima oleh AHM melalui pihak lain untuk menyamarkan. Sedangkan, sisanya diduga mengalir kepada pihak-pihak lainnya,” ungkapnya.

Kasus ini merupakan supervisi dari Polda Maluku Utara. Beberapa tersangka lainnya telah dipidana. Namun pada 2017 Ahmad mengajukan praperadilan dan PN Ternate mengabulkan gugatannya sehingga Polda Maluku mengeluarkan SP3 untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut sesuai keputusan praperadilan yang menyatakan pendidikan oleh Polda tidak sah. “Sejak saat itu, KPK berkoordinasi kepada Polda dan Kejati Maluku Utara untuk kemudian membuka penyelidikan baru atas kasus ini,” jelasnya.

Ahmad sendiri merupakan salah satu Cagub Maluku Utara pada Pilkada serentak 2018. Ia dan pasangannya, Rivai Umar, diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta memegang nomor urut 1. Di Partai Golkar Ahmad pernah mengisi posisi Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia II atau Wilayah Timur semasa pimpinan Ketua Umum Setya Novanto. Namun, ia didepak dari pengurus DPP setelah kursi Ketua Umum Golkar dijabat Airlangga Hartarto. 0 PKO