Selasa, 26 Juni 2018

Menteri Susi Bantah Ocehan Prabowo Soal Perikanan Rugi

Ist.
Beritabatavia.com -
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membantah keras ocehan tanpa bukri Prabowo Soebianto soal perikanan Indonesia mengalami kerugian. Dengan bangga Menteri Susi mengklaim perdagangan di sektor perikanan sepanjang kuartal pertama 2018 mencatatkan pencapaian yang positif.

"Capaian ini diperoleh karena menurunnya tren illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal dalam beberapa tahun erakhir. Kuartal pertama Indonesia sudah surplus sekitar US$ 1 miliar," kata Susi saat ditemui selepas acara open house di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/06/2018) malam.

Berkurangnya illegal fishing, kata dia, telah membuat stok ikan bertambah dan otomatis mengerek produksi dan penjualan nelayan. "Bukan hal mudah untuk mencapai nilai surplus US$ 1 miliar ini. Laut Indonesia, sempat menderita kerugian hingga Rp 2.000 triliun lebih saat illegal fishing masih marak terjadi," jelasnya.

Meski mencatatkan hasil perdagangannya yang positif, Susi tetap gencar menggenjot sektor perikanan Indonesia. Akhir Mei 2018, Susi bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Tokyo, Jepang.

Dalam pertemuan itu, Susi berharap Indonesia diberikan fasilitas bea masuk produk perikanan sebagaimana yang telah diberikan Jepang kepada Thailand dan Vietnam. Menurut dia, rata-rata bea masuk 7 persen selama ini telah membuat produk perikanan Indonesia sulit bersaing di Negeri Sakura itu.

Dijelaskan, Indonesia pantas mendapatkan pembebasan tarif bea masuk ini mengingat Indonesia jauh lebih gencar dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dibandingkan Vietnam dan Thailand.

Ia berpendapat, jika Indonesia dibebaskan tarif bea masuk, maka manfaat bukan hanya dapat dinikmati pengusaha perikanan Indonesia, tetapi juga pengusaha Jepang yang berinvestasi pada industri pengolahan hasil laut.

Pada 19 Juni 2018, Susi menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Oslo, Norwegia, yang membahas isu-isu kelautan seperti tata kelola laut bebas hingga ilegal fishing. Dalam pertemuan ini, Susi mengusulkan agar pertemuan tingkat tinggi ini bisa bekerja sama dengan Our Ocean Conference, sebuah pertemuan tahunan yang juga membahas isu yang sama. "OCC memiliki kelebihan dalam mengumpulkan komitmen untuk penyehatan lingkungan," kata Susi dalam keterangannya.

Menurutnya, upaya penyelamatan laut bergerak linier dengan upaya pemerintah menggenjot bisnis sektor perikanan. Saat ini, kata dia, isu soal illegal fishing telah menjadi perhatian serius negara-negara di dunia sehingga Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjadi leader atau pemimpin khusus dalam isu ini.

"Jadi pernyataan Pak Prabowo tanpa dasar. Memang bukan hanya Prabowo saja, World Bank juga bilang begitu (kerugian negara di sektor kelautan). Tapi itu dulu, dulu sekali. Sekarang perikanan kita sudah beda jauh," lontar Susi dengan sinis. 0 DAY