Kamis, 05 Juli 2018

KPK: Gubernur Aceh Minta Fee 10%

Ist.
Beritabatavia.com -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa Bupati Bener Meriah Ahmadi dan T Syaiful Bahri dari unsur swasta yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya, Ahmadi telah tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7) sekitar pukul 22.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pasca-tangkap tangan di Provinsi Aceh pada Selasa (3/7).

"Pemeriksaan terhadap dua orang yang dibawa dari Aceh dilanjutkan di kantor KPK. Saat ini, Bupati Bener Meriah dan satu pihak swasta masih dalam proses pemeriksaan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Sebelumnya, lanjut Febri, KPK telah mengidentifikasi penggunaan kode "1 meter" terkait transaksi yang terjadi terkait kasus tersebut.
"Dugaan fee 10% dari alokasi dana DOKA terus kami dalami. Diduga delapan persen untuk sejumlah pejabat di tingkat Provinsi dan dua persen di Kabupaten," kata Febri.

Menurut Febri, identifikasi juga sudah didapatkan lembaganya mulai dari pertemuan-pertemuan dan pembicaraan "fee" sejak awal. "Jadi, akan lebih baik bagi pihak-pihak yang diperiksa KPK untuk terbuka menjelaskan pada penyidik. Nanti dalam proses ini pemanggilan terhadap saksi-saksi yang relevan akan dilakukan berikutnya," ucap Febri.

Terkait dengan ada atau tidak penahanan, kata Febri baru dapat diinformasikan kemudian. "Prinsip dasarnya, jika telah memenuhi ketentuan di Pasal 21 KUHAP maka dapat dilakukan," ungkap Febri.

KPK total menetapkan empat tersangka dalam kasus suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Empat tersangka itu antara lain Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY) dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi (AMD) serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal (HY) dan T Syaiful Bahri (TSB).

"Diduga sebagai penerima IY, Gubernur Provinsi Aceh, HY swasta, TSB swasta. Diduga sebagai pemberi AMD, Bupati Kabupaten Bener Meriah," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7) malam.

Diduga, kata Basaria, pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait "fee" ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen "fee" delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA," ucap Basaria Ia menyatakan pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

"Menurut informasi sementara dari tim lidik kami, pemotongan itu dilakukan sekitar 10% yang dua persen untuk tingkat kabupaten kemudian delapan persennya itu adalah untuk tingkat provinsi. Ini kemudian yang dibagi ke mana-mana, kami belum tahu," tuturnya.

Basaria menyatakan tim KPK masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya. Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

KPK pun telah menahan Irwandi dan Hendri di dua tempat yang berbeda selama 20 hari ke depan. Irwandi ditahan di Rutan Cabang KPK Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK. Sedangkan Hendri ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 0 NIZ
Berita Terpopuler