Kamis, 12 Juli 2018

Tanda Jasa Yang Terhormat

Ist.
Beritabatavia.com - Sebelum pelaksanaan syukuran HUT Bhayangkara ke 72 di Senayan pada Rabu 11 Juli 2018. Mantan perwira Polri, Widodo Umar,  yang kini aktif mengajar di Universitas Indonesia, mengatakan ke media, Polri harus membuat skema yang memiliki kriteria dan tolok ukur yang jelas serta dibuka kepada publik. Agar penilaian untuk kenaikan pangkat dan penerima tanda jasa maupun penghargaan bagi   personilnya tidak dituding subjektif.

Pernyataan Widodo Umar itu menjadi sangat penting dan relevan dengan bisik-bisik yang beredar pasca pemberian Bintang Bhayangkara Nararya kepada sejumlah perwira Polri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat syukuran HUT Bhayangkara ke72 di Senayan. Sekaligus menjadi pembanding dan koreksi atas penjelasan Jokowi saat menyematkan tanda jasa dan penghargaan bintang Bhayangkara Nararya.

“Bintang Bhayangkara Nararya diberikan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan ketabahan yang luar biasa, yang disumbangkan kepada kepolisian dan tidak pernah cacat selama di kepolisian,” ujar Presiden Jokowi. Seperti penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No 4 tahun 2012 “ Bintang Bhayangkara Nararya diberikan kepada Anggota Polri atas dasar prestasi yang tidak terikat masa bakti dan memiliki masa kerja dalam dinas Polri selama 24 (dua puluh empat) tahun secara terus menerus tanpa cacat ”.

Sejatinya, pemberian penghargaan atau tanda jasa kepada anggota Polri yang berprestasi sudah biasa dilakukan, khususnya  pada saat perayaan HUT Bhayangkara Polri.

Apalagi, dasar hukumnya jelas dari mulai undang-undang No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2010. Bahkan, tata cara pengajuan mendapatkan tanda jasa dan kehormatan, sudah diatur dalam Perkap Kapolri no 4 tahun 2012. Semuanya jelas dan seharusnya tidak lagi menjadi perguncingan dikalangan masyarakat khususnya anggota Polri. Lalu kenapa pemberian penghargaan dan tanda jasa pada HUT Bhayangkara ke 72 menuai bisik-bisik hingga terdengar  berisik. Apa yang salah ?

Mengapa ada yang senyum kecut saat membicarakan pemberian tanda jasa dan penghargaan oleh Presiden Jokowi di Monas ? Atau mungkin karena sosok yang menerima tanda jasa dan penghargaan ? Jangan-jangan cemburu, karena tidak mendapat bintang Bhayangkara Nararya. Makanya, berprestasi selama 24 tahun secara terus menerus tanpa cacat. Atau mau mengatakan bahwa sosok yang menerima tanda jasa dan penghargaan itu pernah sama sama melakukan tindakan tercela,  sehingga tidak layak ? Apakah karena prosesnya belum sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Kemungkinan itulah pemicu merebaknya bisik-bisik beraroma tak sedap itu. Memang, dalam Pasal 3 huruf F Perkap Kapolri No 4 tahun 2012 tentang tata cara pengajuan mendapatkan tanda jasa dan kehormatan prinsip dasarnya adalah keterbukaan, yaitu bahwa proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan harus dilakukan secara transparan dan dapat dikontrol oleh pihak internal dan eksternal.
 
Atas dasar itu hendaknya prosesnya melalui penelitian,verifikasi semua informasi untuk mengsingkronkan data yang diajukan untuk menerima bintang atau tanda jasa. Sehingga rekam jejak anggota Polri yang akan menerima tanda jasa dan penghargaan lengkap, jelas dan mendapat pengakuan dari masyarakat.

Seperti harapan yang disampaikan Widodo Umar, agar dasar penilaian prestasi yang dilakukan di Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi) tidak tertutup.  Tetapi kriteria kenaikan pangkat dan penentuan untuk menerima tanda jasa dan penghargaan harus dibuka kepada publik. Pengabdian seorang perwira, pendidikannya, jasa-jasanya, loyalitasnya, termasuk kelemahannya, semua harus diberi indeks atau angka. Setuju ! O Edison Siahaan

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Minggu, 08 Juli 2018
Kamis, 05 Juli 2018
Minggu, 01 Juli 2018
Minggu, 10 Juni 2018
Sabtu, 09 Juni 2018
Rabu, 06 Juni 2018
Minggu, 03 Juni 2018
Rabu, 23 Mei 2018