Sabtu, 28 Juli 2018

APJPI Deklarasi Perusahaan Jasa Penagihan

Ist.
Beritabatavia.com - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan Yang Baik, telah memberikan semangat baru bagi sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang jasa penagihan.

Peluang beraroma angin segar itu disusul deklarasi berdirinya Asosiasi Perusahaan Jasa Penagihan Bersatu (APJPI Bersatu), oleh puluhan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penagihan di Hotel Mercury Simatupang, Jl Kartini, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Juli 2018.

Ketua Umum APJPI Bersatu, Amin Mujiono, mengatakan, Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/POJK.05/2014 menerangkan :
(1) Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.
(2) Perusahaan harus menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai.
(3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum
b. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang
c. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi perusahaan pembiayaan indonesia.

Menurut Amin Mujiono, selain peluang bagi perusahaan jasa penagihan, peraturan OJK sekaligus menjadi legitimasi dan kepastian hukum atas kerja jasa penagihan dalam lingkup pembiayaan. Sekaligus menjadi berkat dan kebahagiaan bagi orang perseorangan yang menggeluti profesi dibidang jasa penagihan pada sektor lembaga jasa keuangan bank maupun non bank.

Sementara itu, Sekjen APJPI Bersatu, Emiral Rangga Tranggono, mengatakan, berdirinya APJPI Bersatu diharapkan dapat memenuhi harapan para perusahaan jasa penagihan dan melakukan perbaikan- perbaikan pada Perusahaan Jasa Penagihan itu sendiri.

Dia berharap berdirinya APJPI Bersatu memberikan harapan dan perbaikan seperti :
1. APJPI Bersatu dapat mendorong dirumuskannya regulasi atau ketentuan-ketentuan yang dapat memperkuat kerja-kerja jasa penagihan, yang mana atas regulasi dan ketentuan dimaksud tentunya Para Pelaku Usaha Jasa Penagihan akan tunduk dan patuh terhadap regulasi dan ketentuan dimaksud. Sehingga tidak terjadi kriminalisasi dan atau stigma yang buruk bagi Para Pelaku Usaha Jasa Penagihan didalam melaksanakan kerja jasa penagihan.
2. APJPI Bersatu dapat menjadi wadah pembentukan karakter, etika dan edukasi bagi Para Pelaku Jasa Penagihan baik dalam menjalankan perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta edukasi hukum agar didalam pelaksanaan pemberian jasa penagihan tidak melawan dan atau melanggar hukum.
3. APJPI Bersatu diharapkan dapat merubah citra buruk profesi penagihan dari yang kurang baik ditengah masyarakat menjadi sebuah profesi yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat selaku debitor yang mengalami permasalahan didalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan.
4. APJPI Bersatu dapat membangun kualitas perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan di Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan dengan sungguh-sungguh menerapkan kaidah-kaidah ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan didalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga dalam hal ini terjadi pembukaan lapangan pekerjaan yang sehat dan berkeadilan.
5. APJPI Bersatu akan membentuk norma-norma positif bagi Perusahaan Jasa Penagihan sehingga selain terjadi iklim positif diantara Pelaku Usaha Jasa Penagihan juga sebagai mitra yang baik bagi Lembaga Jasa Keuangan baik bank maupun perbankan, atau perusahaan perusahaan lain yang membutuhkan pelayanan jasa penagihan di Indonesia.

Dia menjelaskan, berdirinya APJPI Bersatu  berdasarkan Akta Pendirian No. 208 Tanggal 26 Juli 2018 oleh Notaris di Jakarta yaitu Netty Maria Machdar, SH.
Adapun selaku pendiri dari APJPI Bersatu adalah sebagai berikut :
1. Akhmad Junaidi, SH selaku Komisaris dari PT Panglima Arudam Jaya
2. Emiral Rangga Tranggono, SH, CPL selaku Managing Partner dari Firma Emiral Rangga & Partners
3. Amin Mujito, ST selaku Direktur dari Direktur dari PT Matacon Trans Sinergi
4. Makmur Tarigan selaku Kepala Divisi dari PT Perkasa Abadi Perdana
5. Jaelani Saputra selaku Direktur dari PT ACCC 4 Kaki Indonesia
6. Armada Malindo selaku Direktur dari PT Armada Proff Indonesia
7. I Gde Adi Putrawan, SH selaku Kepala Divisi Hukum dari PT Para Putra Jaya
8. Daniel Hari Purnomo, SH selaku Komisaris dari Perisai Bhakti Abadi
9. B. Sidin Sihotang selaku Direktur dari PT Anugrah Budhi Sejahtera
10. Dolok Martin Oprint Dewasa Siahaan, ST selaku Direktur dari PT Olivia Jaya Nusantara
11. Devy Arisandi selaku Direktur dari PT Alisha Gemilang Jaya
12. Iskandar Uno, SH selaku Komisaris dari PT Multi Daya Kapital
13. Ishak selaku Direktur dari PT Sheva Japen Abadi
14. Muzammil Andriansyah selaku Direktur dari PT Sinergy Cipta Makmur.  O son

Berita Terpopuler
Sabtu, 17 November 2018