Senin, 06 Agustus 2018

Honggo Wendratno, Buronan Koruptor Kondesat Terus Diburu

Ist.
Beritabatavia.com -
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memastikan tidak akan berhenti mengejar buronan tersangka PT Trans Pasific Petrocemical Indotama Honggo Wendratno. Perburuan terhadap bos PT TPPI itu terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi kondensat yang ditaksir merugikan negara hingga Rp35 triliun.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan pihaknya sudah melakukan banyak upaya menangkap Honggo. Perburuan dengan bekerja sama Interpol hingga menerbitkan Red Notice agar bisa segera meringkus buronan itu. "Kami sudah melakukan banyak upaya untuk terus mencari sekeras-kerasnya," papar Daniel di Jakarta, Senin (6/8)

Daniel juga mengimbau masyarakat bersabar, karena proses penangkapan buronan tindak pidana korupsi di luar negeri itu tidak mudah dan banyak tahapan yang harus dilalui penegak hukum Indonesia.

Namun, dia memastikan Bareskrim Polri masih terus bekerja keras untuk menangkap Honggo yang terakhir diketahui keberadaannya di Singapura. "Sabar, kami masih bekerja," katanya.

Honggo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penjualan kondensat bagian negara. Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM, dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) mencapai sebesar Rp35 triliun.

Dalam kasus yang menyeret tiga tersangka, yakni mantan Deputi Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, dan pendiri PT TPPI Honggo Wendratno tersebut, penyidik sudah memeriksa puluhan saksi dari unsur SKK Migas, TPPI, Kementerian Keuangan, Pertamina, dan Kementerian ESDM.

Kasus tersebut bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada Oktober 2008 terkait penjualan kondensat dalam kurun waktu 2009 sampai 2010. Perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan Maret 2009.

Penunjukan langsung ini menyalahi Peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara. Aturan lain yang dilanggar adalah Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara. 0 BIS
Berita Terpopuler