Rabu, 29 Agustus 2018

Bapak Infrastruktur Terpeleset

Ist.
Beritabatavia.com - Sejarah perjalanan bangsa Indonesia mencatat Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah potret sosok pemimpin humble (rendah hati). Personality putra Solo ini juga terkesan lugu dan tulus, bahkan dalam setiap kunjungannya, Jokowi selalu berusaha dekat dengan masyarakat.

Etos kerja mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga terbilang tinggi. Alumni Fakultas Kehutanan UGM ini memiliki benchmark, melalui kebiasaan blusukan  yang kemudian diaplikasikan dalam nama kabinet yang dipimpinnya menjadi Kabinet Kerja. Sesuai dengan kontrak politiknya dalam menyusun kabinet,  para pembantunya dituntut untuk kerja secara spartan guna mewujudkan mimpi besarnya sesuai dengan Program Nawa Cita. Mereka dituntut  untuk kerja, kerja dan kerja.

Pencapaian sesuai dengan jargonnya yang ingin melakukan revolusi, dengan kredo membangun dari pinggiran, Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Diharapkan, pembangunan infrastruktur dapat mencapai pertumbuhan perekonomian nasional pada kisaran 5 persen.
 
Menyimak pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2018 lalu, diklaim jika pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Bahkan, hingga bulan Maret 2018 lalu, angka kemiskinan turun  satu digit menjadi 9,82 persen. Bila sebelumnya 11, 22 persen atau sekitar 28,59 juta jiwa kini menjadi 9,82 persen atau sekitar 25,95 juta jiwa. Dalam kesempatan yang sama Jokowi juga mengklaim jika pemerintah telah memberikan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap 10 juta keluarga pada tahun 2018. Intinya, pemerintah telah mengklaim jika pembangunan nasional sudah berada pada track yang benar.

Ternyata, kapital politik  yang hebat seperti itu masih  diragukan bisa menjadi modal buat Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2019 nanti. Karena pencapaian itu ternyata berbanding terbalik dengan tingkat elektabilitas Jokowi berdasarkan hasil polling sejumlah lembaga survey.

Seperti  hasil survey Lembaga Media Survey Nasional (Median) Juli lalu, tingkat elektabilitas Jokowi hanya bertengger pada kisaran 35,7 persen. Tak jauh berbeda hasil survey yang direlease oleh LIPI dalam periode yang sama dengan sampling yang sama  juga menyebutkan elektabilitas Jokowi masih di bawah 50 persen. Sementara hasil survey yang dikeluarkan oleh LSI juga relatif tidak jauh berbeda, hanya berada pada kisaran 52 persen. Konon faktor yang menjadi penyebab popularitas Jokowi jeblok  dalam survey tersebut justru karena faktor ekonomi dan politik. Ditambah faktor pemilihan Cawapres yang tidak memberikan kontribusi positif. Karena Cawapres pendamping Jokowi tidak merepresentasikan yang bisa mewakili semua golongan. Artinya calon petahana itu belum berada pada titik aman.
 
Analisa tentang faktor yang menjadi penyebab jebloknya elektabilitas Jokowi itu sebenarnya sangat sederhana. Semua pencapaian itu ternyata tidak bisa memberikan impact ekonomi secara langsung terhadap masyarakat. Pencapaian pemerintahan Jokowi relevan dengan yang tersirat dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2018 hanya akan menjaga stabilitas makro dan terkesan mengesampingkan sektor mikro.

Bahkan, untuk mewujudkan berbagai berbagai program-program unggulan Pemerintahan Jokowi  seperti Dana Desa (DD), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemerintah melakukan langkah yang radikal berupa penghapusan subsidi BBM dan pemotongan anggaran besar-besaran sekitar Rp 136 triliun, serta melakukan upaya intensifikasi dan diversifikasi pajak  yang luar biasa. Intensifikasi berupa tax amnesty dan  penerapan sejumlah pajak, merupakan program ini terbilang paling ganas dalam sejarah.

Program tersebut hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang absolut miskin yang jumlahnya hanya sekitar 25 juta jiwa. Sementara yang paling merasakan dampak  multiplier effect dari kebijakan itu justru masyarakat yang setengah miskin yang notabene jumlahnya jauh lebih besar. Terutama adalah masyarakat urban yang memiliki mobilitas relatif lebih tinggi dari masyarakat miskin. Merekalah yang sangat merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang inflatoir itu. Karena mereka harus menanggung beban kenaikan ongkos serta harga bahan-bahan pokok.  Disisi lain mereka  tidak mungkin memperoleh berbagai fasilitas seperti yang diperoleh oleh masyarakat miskin.

Pemotongan anggaran yang sangat besar, menimbulkan terjadinya kekosongan di level menengah. Kelas inilah yang saat ini mengalami lesu darah. Padahal selama ini merekalah menjadi penghela sektor mikro. Disisi lain karena effect law enforcement berupa OTT dan Saber membuat penyerapan anggaran pemerintah melalui lembaga/departemen dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 847,4 triliun menjadi sangat minim berada dibawah 50 persen. Artinya anggaran itu menjadi mampet dan tidak menetes. Sehingga harapan untuk memperoleh efek rembesan (trickle down effeck)  menjadi sangat minim.

Saat ini, daya beli masyarakat jeblok. Bila kondisi ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi angka kemiskinan kembali membengkak. Artinya, secara empirik berbagai program pemerintah itu belum bisa memberikan dampak secara ekonomi terhadap masyarakat.Logika masyarakat bertanya, apakah pembangunan infrastruktur dapat memberikan  efek pada kehidupannya? Faktanya, semua level masyarakat saat ini justru merasakan lesunya sektor mikro yang notabene secara langsung menyangkut urusan perut.

Setali tiga uang, dalam bidang politik juga sering terjadi episentrum. Kegaduhan politik pada era Jokowi ini cenderung sering terjadi. Bahkan  secara imaginer saat ini ada garis demarkasi antara sesama elemen bangsa. Sepanjang sejarah republik ini, baru saat ini  masyarakat  cenderung terkotak-kotak, antara dua kelompok yakni kecebong dan kampret.
Dengan hipotesa seperti ini, potensi membuat langkah Jokowi  terpeleset dan mengalami kekalahan. Hingga akhirnya Jokowi hanya dikenang sebagai Bapak infrastruktur Indonesia. O Gugus Elmo Rais/Edison Siahaan

Berita Terpopuler
Rabu, 12 Desember 2018
Berita Lainnya
Selasa, 25 September 2018
Sabtu, 15 September 2018
Jumat, 14 September 2018
Kamis, 13 September 2018
Senin, 10 September 2018
Sabtu, 08 September 2018
Rabu, 29 Agustus 2018
Senin, 06 Agustus 2018
Jumat, 20 Juli 2018
Senin, 16 Juli 2018
Kamis, 12 Juli 2018
Selasa, 10 Juli 2018