Selasa, 04 September 2018

HMMK UI: Penolakan & Pelarangan, Polri Tak Boleh Berbeda Warna

Ist.
Beritabatavia.com - Memasuki tahun politik seperti Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tidak hanya membuat suhu politik kian memanas. Tetapi juga disertai maraknya aksi larang melarang antara kelompok  tertentu dengan kelompok lainnya. Seperti penolakan kedatangan Neno Warisman dari pihak yang mengaku masyarakat Riau. Kemudian penolakan terhadap pentolan band Dewa Ahmad Dani ke Surabaya, hingga Ustad Abdul Somad.

Sehingga dengan alasan keselamatan karena diintimidasi, akhirnya Ustadz Abdul Somad yang biasa disapa UAS membatalkan ceramah di sejumlah tempat di Pulau Jawa seperti Malang dan Semarang.

Meskipun pihak pengundang merasa kecewa, namun memahami kondisi yang dialami oleh Ustadz kondang Abdul Somad. 
"Kami kecewa, cuma memahami apa yang selama ini dialami Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad merasa ada ancaman walau kami yakinkan sebenarnya kalau di Semarang tidak ada apa-apa," kata Ketua Dewan Pelaksana Masjid Agung Semarang, Noor Achmad dalam acara di sebuah televise swasta, Selasa 4 September 2018, pagi.

Fenomena larang melarang yang terus berkembang di tengah masyarakat menuai berbagai kalangan. Himpunan Mahasiswa Magister Kriminologi Universitas Indonesia (HMMK UI) 2016 memberikan pandangan atas sejumlah pertanyaan seperti,  Kenapa Ustad Abdul Somad sampai dilarang dan diintimidasi ? Apa karena dia kritis terhadap pemerintah ? Kenapa sekarang masyarakat sampai berani melarang tokoh Agama Islam berceramah ? Apakah Polri perlu dikritisi, karena tak mampu menjamin keamanan tokoh Agama ?

Perwakilan HMMK UI 2016, Bona Ricki Jeferson Siahaan mengatakan, pelarangan melalui medsos akhir-akhir ini memang sering terjadi. Fenomena tersebut terjadi karena situasi politik yang akhir-akhir  ini sedang terbagi dua.

“Bisa kita saksikan sebenarnya yang bertarung di medsos ada dua kubu. Secara kasat mata kita bisa menilai yang diserang itu siapa atau dari kubu mana. Sangat mudah secara kasat untuk menilai. Ini kita masih berbicara dugaan ya, butuh penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut untuk lebih mengetahuinya,” kata Bona Ricki Jeferson Siahaan, kepada wartawan, Selasa (4/9).

Menurutnya, ada pemahaman yang kabur, apakah pelarangan itu karena kritis atau karena tidak disukai pemerintah.
 
“Saya rasa kritis yang dilakukan oleh kubu non pemerintah sudah berjalan sesuai aturan. Kalaupun dianggap itu adalah tindakan melanggar hukum ya proses tapi kalau prosesnya tanpa hukum dengan menggunakan cara-cara intimidasi atau teror ya itu saya rasa salah,” papar Bona.

Dikatakan, saat ini masyarakat kita sedang terbagi dua kubu. Sebenarnya ini biasa terjadi saat-saat tahun politik atau saat-saat dimana ada suatu momen masyarakat menentukan pilihan. Kalau misalnya tidak ada pilihan, mungkin tidak ada pro kontra.Nah karena ada pilihan, pasti masyarakat yang melihat seorang tokoh yang tidak satu pilihan akan tidak disukai. Tetapi bila sama pilihannya akan didukung. Fenomena tersebut memang wajar, akan tidak wajar bila sudah dibumbui oleh intimidasi, teror, dan lain-lain.

Menurut Bona, dalam kondisi seperti saat ini Polri memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan Kamtibmas yang tetap kondusif. Polri tidak boleh menunjukkan warna berbeda terhadap kelompok masyarakat. Untuk itu, seluruh masyarakat agar terus mengkritisi Polri. Tetapi Polri juga harus legowo bila dikritisi. Sebab Polri juga manusia yang ucapan dan tindakannya tidak luput dari kesalahan dan khilaf. 

Tetapi satu hal yang paling penting, Bona melanjutkan,  Polri adalah alat negara bukan alat pemerintah. Polri harus berani untuk tidak melaksanakan perintah-perintah yang tidak sesuai hukum.

“Polri itu akan terus bersama masyarakat, sementara dengan penguasa pemerintahan itu sesaat,” pungkas Bona. O son