Jumat, 12 Oktober 2018

Nasib Becak di Jakarta, Dibutuhkan juga Ditindak

Ist.
Beritabatavia.com - Alat transportasi tiga roda, becak, kembali ramai dibicarakan masyarakat setelah para pengayuh becak sudah memiliki halte atau shelter di Kelurahan Penjagalan, Teluk Gong, Jakarta Utara. Para tukang becak sejumlah 1.685 itu tergabung secara resmi di Serikat Becak Jakarta (Sebaja).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan meski tak ada payung hukum yang mengatur becak di Jakarta namun faktanya angkutan umum roda itu tiga beroperasi di Ibu Kota. “Mereka beroperasi terus dan selama ini kami tidak punya landasan hukum yang kuat,” tuturnya seperti dilansir laman Tempo, Jumat (12/10).

Atas dasar itu, lanjut dia, DKI perlu mengatur operasional becak sehingga diajukanlah revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang becak. Rancangan revisi sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI beberapa waktu lalu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan surat ke DPRD DKI. Anies Baswedan berujar telah menyerahkan surat tersebut kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. "Kalau suratnya sudah saya kirim hampir dua bulan yang lalu," ujarnya.

Dilanjutkan, tak mempersoalkan pernyataan keras Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menolak keras program becak itu. Dia menunggu jawaban resmi dari politikus PDI Perjuangan itu. Masyarakat memandang becak secara proporsional. Jakarta merupakan kota yang memberi kesempatan kepada semua warganya.

"Jangan gilas mereka dengan opini mereka pengganggu kemajuan dan kemoderenan di Jakarta. Mereka pun ingin punya kepastian pekerjaan sebagaimana profesi-profesi yang lain." lontarnya.

Untuk menjamin becak tak mengganggu lalu lintas ibu kota, Anies akan mengatur para tukang becak itu, termasuk wilayah mereka beroperasi. Ia memastikan tukang becak tak akan ada di Jalan Thamrin atau Jalan Sudirman, namun di jalan-jalan yang tak ada jalur angkutan kota.

Sementara Prasetio berkukuh tidak akan menyetujui program Anies tersebut dengan tak membahas usulan revisi perda. Dia menilai rencana itu sebuah kemunduran dan akan menyulitkan pemerintah daerah. “Tidak bakalan terealisasi ada becak di Jakarta,” tuturnya, Rabu 10 Oktober 2018.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Yani Wahyu, sampai saat ini becak masih dilarang beroperasi di Ibu Kota. “Yang melanggar akan kami tindak,” ujarnya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Sigit Wijatmoko, berdasarkan data Serikat Becak Jakarta (Sebaja) ada sekitar 1.600 becak di Jakarta, mayoritas di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Nantinya becak hanya menjadi angkutan lingkungan yang dilarang beroperasi di jalan raya. “Kami tidak mentoleransi penambahan jumlah tukang becak," katanya.

Pendamping Serikat Becak Jakarta Gugun Muhammad menyatakan telah membuat rute beroperasinya becak di jalan lingkungan. “Tidak sembarangan mangkal.” Dia mempersilakan Satpol PP DKI mengangkut becak yang beroperasi di jalan raya.

Kepolisian Daerah Metro Jaya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti regulasi soal becak yang ada di peraturan daerah. Perda tentang ketertiban umum DKI Jakarta telah melarang becak beroperasi di ibu kota. "Jangan mengandai-andai. Yang jelas dalam perda diatur (becak dilarang beroperasi)," kata Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto.

Menurut Budiyanto, keadaan lalu lintas di Jakarta sudah cukup padat. Bahkan, laju peningkatan kendaraan belum sebanding dengan pembangunan infrastrukturnya. "Dampak dari kendaraan yang tak sebanding dengan pembangunan kan dampaknya untuk kemacetan sudah luar biasa," ujar dia. Jadi kita tunggu bagaimana babak baru becak mengaspal di jalanan Ibu Kota. 0 TMP