Senin, 15 Oktober 2018

OTT KPK di Bekasi Terkait Perizinan Proyek Meikarta

Ist.
Beritabatavia.com -
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta, yang digarap perusahaan pengembang properti Lippo Group.  "Ya, Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi," kata Basaria saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/10).

KPK telah mengamankan 10 orang dan menyita uang tunai Rp1 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan Rupiah terkait OTT di Kabupaten Bekasi, Minggu (14/10). "Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi. Sampai saat ini setidaknya lebih dari Rp1 miliar dalam dolar Singapura dan rupiah yang diamankan sebagai barang bukti," ucap Basaria.

Dalam OTT itu sejak Minggu (14/10) siang, lanjut Basaria, tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap sejumlah orang di Bekasi dan sekitarnya. Sampai dini hari ini sekitar 10 orang dibawa ke kantor KPK untuk proses klarifikasi lebih lanjut, dari unsur pejabat dan PNS Pemkab Bekasi dan swasta.

Selain itu, dia juga menyatakan bahwa sejumlah ruangan di Pemkab Bekasi juga telah disegel untuk kepentingan pengamanan awal. "Karena telah disegel, kami ingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba melewati atau mengubah bentuk segel "KPK Line" tersebut," kata dia.

Namun, belum diketahui siapa saja pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. "Karena tim masih di lapangan dan proses klarifikasi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan informasi lebih. Hasil kegiatan ini akan kami sampaikan melalui konferensi pers sore atau malam ini," ujar Basaria.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menemukan uang senilai lebih dari Rp 1 miliar yang diduga sebagai barang bukti suap. Uang tersebut dalam pecahan dollar Singapura. "Ya (Meikarta). Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Senin (15/10).

Hingga saat ini, KPK telah menangkap 10 orang yang terdiri dari unsur pejabat dan pegawai negeri sipil, serta pihak swasta. Saat ini, sepuluh orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan. Basaria berjanji akan membenerkan kegiatan OTT ini dalam waktu dekat. "Karena tim masih di lapangan dan proses klarifikasi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan informasi lebih," kata dia.

Tiga petugas KPK juga menyegel ruangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu sore pukul 17.00 WIB. Petugas Pengamanan Dalam atau Pamdal Pemkab Bekasi ketika dikonfirmasi membenarkan kedatangan tiga orang dari KPK. "Awalnya saat saya tanya mereka bilang mau ngecek ruang Pak Jamal (Kadis PUPR), Bu Neneng sama Bu Lina," kata petugas Pamdal Pemkab Bekasi, Paiman di Cikarang.

Paiman yang saat itu tengah piket mengatakan ketiga orang itu terdiri atas dua pria dan satu wanita. "Namanya Pak Puspo, Bu Elisa dan satu orang yang mengenakan kaos bertuliskan William. Mereka datang satu mobil, tapi saya tidak perhatikan mobilnya apa," kata dia.
sambil menambahka ketiganya tidak banyak bicara saat memasuki ruangan lantai satu Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.  0 ERZ
Berita Terpopuler