Selasa, 23 Oktober 2018

Lurah Jakarta Acungi Jempol Dana Kelurahan

Ist.
Beritabatavia.com -
Rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencairkan dana kelurahan pada Januari 2019, mendapat sambutan baik bahkan diacungi jempol oleh sejumlah lurah di DKI Jakarta. Beberapa yang ditemui CNNIndonesia.com mengatakan dana tersebut diharapkan bisa difungsikan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Salah satunya Lurah Kampung Melayu, Jakarta Timur, Setiyawan. Menurut dia jika terealisasi, pihaknya akan mengalokasikan dana kelurahan itu untuk peningkatan kualitas sanitasi warga.

Pasalnya dari sembilan rukun warga (RW) yang ada, masih banyak warga yang tinggal di wilayah Kampung Melayu tidak memiliki septic tank. Setiyawan menyebut banyak dari warganya tersebut yang masih mengalirkan limbah manusia ke sungai.

"Kalau kami diberikan kewenangan atas dana itu untuk apa, saya akan prioritaskan untuk penanganan sanitasi. Misalnya membuat septic tank komunal," ujar Setiyawan saat ditemui di kantornya, Senin (22/10).

Setiyawan juga menilai dana kelurahan bisa dialokasikan untuk perbaikan rumah warga dan tata ruang perumahan. Pasalnya, beberapa rumah warga yang ada di wilayahnya tidak layak huni. Selain itu di beberapa titik, jarak antarrumah sangat dekat. Bahkan, sinar matahari saja sulit untuk menerangi jalan di sekitar perumahan warga di sana.

"Selain sanitasi penataan tata ruang karena banyak rumah yang terlalu rapat. Beberapa titik sangat sempit gangnya atapnya saling menyambung, jadi di situ gelap. Beberapa di RW 5, 6 dan 7. Ini kan enggak sehat," kata Setiyawan.

Setiyawan mengatakan selama ini dana yang dialokasikan ke kelurahan Kampung Melayu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Jumlahnya mencapai sekitar Rp6 miliar.

Dari jumlah Rp6 miliar itu, kata dia, berbagai kebutuhan masyarakat telah terpenuhi termasuk untuk operasional RT, RW, kelurahan, dan pengelolaan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).

Jika ditambah alokasi dana dari pemprov DKI dan kerjasama dengan berbagai dinas pemerintahan, kata Setiyawan, maka kebutuhan umum warga secara umum selama ini sudah terpenuhi.  "Saya rasa program normal sudah tercakup semua, posyandu sudah ada, pembinaan kerohanian sudah ada, karang taruna juga ada," kata Setiyawan.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan alokasi anggaran dana operasional desa dan dana kelurahan bukan bertujuan untuk menyogok kepala desa dan lurah di tahun politik. "Jadi para kepala daerah itu mengatakan: Pak, kami tuh mengelola dana desa tapi kami tidak punya dana untuk administrasi kami, bagaimana mengelola desa. Dasarnya seperti itu, bukan untuk sogokan," kata Moeldoko di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (22/10).

Terkait adanya kontra pendapat terkait rencana pemberian anggaran untuk kepala desa dan lurah tersebut, Moeldoko menyebut hal itu wajar terjadi di tahun politik mengingat Presiden Joko Widodo menjadi petahana dalam Pilpres 2019.

"Ya namanya juga tahun politik, semuanya juga menjadi konsumsi politik. Sebenarnya belum keputusan, ini (masih) sebuah wacana yang bergulir lalu direspon," tambah Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja tersebut.

Mantan panglima TNI itu mengatakan keputusan Presiden Jokowi memberikan "tunjangan" kepala desa dan kelurahan tersebut didasarkan atas keluhan dari para kepala daerah. "Intinya begini lho, Pemerintah mendengarkan untuk dana kelurahan itu sebenarnya, yang saya tahu, sementara ini ya itu seperti dana pimpinan," katanya.

Dalam pembukaan Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10), Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah akan mengalokasikan anggaran kelurahan mulai tahun 2019. "Dan mulai tahun depan, ini perlu saya sampaikan, terutama untuk kota akan ada yang namanya anggaran kelurahan," kata Presiden di hadapan ribuan kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia di Bali. 0 CIO