Selasa, 04 Desember 2018

Pengusaha truk Protes Larangan Melintas di Kalimalang

Ist.
Beritabatavia.com -
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi mulai memberlakukan sanksi tilang kepada truk bertonase lebih dari delapan ton yang melintas di Jalan KH Noer Ali atau yang biasa disebut sebagai Jalan Raya Kalimalang. Padahal, keputusan tersebut mendapat protes keras dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Wakil Ketua Aptrindo, Kyatmaja Lookman menyesalkan tindakan Dishub Kota Bekasi yang mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan pengusaha truk sebagai pihak yang ikut berkepentingan. “Kami bicara mengenai keterlibatan masyarakat dalam meramu kebijakan, ini malah diputuskan sendiri, sebuah kemunduran ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi,” kata dia seperti dikutip Kontan.co.id, Selasa (4/12).

Jalan Raya Kalimalang kerap kali digunakan sebagai jalur alternatif untuk menghindari kemacetan panjang yang terjadi di ruas tol Jakarta-Cikampek (Japek) akibat pembangunan proyek tol layang (elevated) Japek, light rail transit (LRT) Cawang-Bekasi Timur, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, ruas jalan tersebut juga digunakan untuk menyiasati adanya pembatasan jam operasional truk di ruas tol Japek.

Pria yang akrab disapa Kyat ini mengatakan, keputusan yang diambil Dishub Kota Bekasi ini menghambat kelancaran arus logistik yang tentunya ikut berimbas pada perekonomian nasional. “Kami berharap pada koordinasi yang baik, masalahnya jalur kami ini tinggal tol Japek dan Jalan Raya Kalimalang,” tegas dia.

Sebagai informasi, kerusakan jalan, saluran air (syphon), dan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi menjadi dasar Dishub Bekasi melarang truk bertonase lebih dari delapan ton melintasi Jalan Raya Kalimalang. Jalan Raya Kalimalang berstatus sebagai jalan kelas IIIA atau jalan arteri kolektor. Tentunya status tersebut membuat jalan sepanjang 6,3 km ini menjadi tanggung jawab penuh Pemkot Bekasi.

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum (PU) Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penetapan Kelas Jalan Umum. Sedangkan, kewenangan pengaturan jalan oleh pemkot, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Larangan melintas truk bertonase lebih dari delapan ton di Jalan Raya Kalimalang semakin memberatkan pengusaha truk. Biaya operasional semakin membengkak karena truk dipaksa melintasi ruas jalan yang mengalami kemacetan.

“Biaya bahan bakar akibat macet jadi lebih boros 10%. Pemborosan tersebut membuat pengusaha truk merugi. Pasalnya, biaya angkutan masih sama seperti sebelumnya atau tidak ada kenaikan," tambahnya. 0 KON