Rabu, 05 Desember 2018

Solusi Prabowo-Sandi Makmurkan Masyarakat Pantura Korban Tol Trans Jawa

Ist.
Beritabatavia.com - Penanggulangan masalah ekonomi masyarakat di sepanjang wilayah Pantura, akibat dampak pembangunan ruas tol trans Jawa, akan menjadi prioritas pasangan Presiden dan wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, jika mendapat kepercayaan rakyat pada Pilpres April 2019 mendatang.

Hal itu diungkapkan wakil ketua umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada wartawan, Rabu 5 Desember 2018.  Dia mengakui, meskipun belum seluruhnya terkoneksi, Tol Trans Jawa dari Merak sampai Surabaya telah mendatangkan suka cita bagi para pemudik Lebaran 2018 lalu.  Kemacetan tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang mudik untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Bahkan, waktu tempuh akan lebih cepat, apabila tol trans Jawa sudah seluruhnya terkoneksi.

Tetapi, Arief menjelaskan,  tidak pernah terpikirkan dampak negative yang dialami masyarakat yang beraktifitas sebagai usahawan dan pegiat ekonomi kerakyatan di sepanjang jalan Daendles atau kawasan Pantura.  

“Mereka tidak lagi kecipratan rezeki tahunan dari arus mudik.  Ataupun aktivitas tranportasi sehari hari  yang melalui jalan raya di sepanjang Pantura,” ungkap Arief Poyuono.

Arief memaparkan, berdasarkan data kajian oleh Bank Indonesia perwakilan Cirebon menunjukkan, dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, semenjak dibukanya ruas jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali). Beberapa bidang usaha pada Jalur Pantura telah mengalami penurunan bahkan kebangkrutan. Misalnya saja, hampir 70 persen  restoran tutup, hampir 30 persen warung kecil mengalami penurunan pendapatan, dan 70 persen SPBU mengalami penurunan omzet dan dampaknya terjadi banyak PHK.

Dampak buruk yang menimpa para penggiat ekonomi disepanjang Pantura yang melintasi wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur akan lebih hebat, apabila ruas jalan tol trans Jawa sudah beroperasi secara penuh. Tidak hanya itu, ruas Tol Trans Jawa akan menimbulkan  perubahan pola pertumbuhan kawasan, baik secara alami maupun terpaksa. Disusul dengan bangkrutnya sejumlah bidang usaha di sepanjang jalur Pantura.

Dia juga menjelaskan, tentang pembangunan jalan tol trans Jawa lebih banyak dibangun dan dikelola oleh perusahaan swasta dan asing serta BUMN. Bahkan penguasaan penuh selama puluhan tahun untuk memungut biaya tarif tol yang tentu saja tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan Pantura.

Begitu juga terkait pemberian izin usaha di area jalan tol trans Jawa untuk mendirikan usaha di rest area juga dikuasai sepenuhnya oleh pengelola jalan tol. Sehingga kawasan sekitar akses jalan tol akan mudah  dikuasai oleh para pemodal skala besar yang sudah barang tentu hanya memburu keuntungan.

Keuntungan para pemodal rest area  akan lebih mudah dirauf, sebab pemakai jalan tol tidak bisa sembarangan berhenti, kecuali darurat. atau keluar dari jalan tol (outramp) yang terdekat. Kendaraan hanya diperbolehkan berhenti di area istirahat (rest area) yang jadi usaha bisnis para pemodal besar dan bukan pengusaha pengusaha kecil menengah seperti yang ada di jalur pantura selama ini.

Menurut Arief, melorotnya perekonomian masyarakat yang beraktifitas di sepanjang ruas Jalan Deandles Pantura yang melewati wilayah Jawa Barat, Tengah dan Jawa Timur, sudah menjadi perhatian pasangan Prabowo-Sandi. Bahkan, setelah mendapat kepercayaan rakyat pada Pileg April 2019. Pasangan Prabowo-Sandi menjadikan permasalahan ekonomi masyarakat di kawasan Pantura menjadi prioritas dalam seratus hari pemerintahannya.

“ Upaya mengatasi permasalahan di sepanjang kawasan  Pantura menjadi prioritas pasangan Prabowo-Sandi, dalam serratus hari pemerintahannya,” tegas Arief.

Politisi Gerindra, Arief Poyuono mengungkapkan beberapa kebijakan yang akan diterapkan oleh Prabowo-Sandi. Pertama, melakukan kebijakan terhadap perubahan atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW yang diperbaharui seyogianya mengubah pola perkembangan
linier menjadi terpusat (nucleated). Pusat pertumbuhan ini, atau juga sering dikenal sebagai growth center, dibuat dengan mempertimbangkan akses keluar dan masuk jalan tol trans Jawa.

Pusat pertumbuhan dikota kota koridor pantura yang direncanakan harus bersifat mixed use (bauran). Artinya, semua kegiatan ekonomi masyarakat, baik kecil, menengah, maupun besar harus dapat terakomodasi. Demikian juga apabila pusat pertumbuhan dimaksud diperuntukkan bagi kawasan industri, semua skala industri harus terakomodasi. Selain kawasan bisnis dan industri, harus pula direncanakan kawasan permukiman yang juga bersifat bauran, untuk berbagai derajat ekonomi masyarakat.

Kedua, kata Arief, memfokuskan pembukaan dan pelebaran jalan jalan Negara di koridor pantura dengan kualitas jalan yang lebih baik ,lebar sehingga mengurai kemacetan serta memiliki penerangan yang baik. Sehingga akan jauh lebih aman bagi penguna jalan koridor pantura , tentu akan menarik bagi penguna jalan untuk lebih memilih jalan melalui jalan koridor pantura dibandingkan jalan tol trans Jawa yang harga tarifnya
sangat mahal dan tidak banyak memberikan efek penambahan nilai ekonomi bagi masyarakat yang selama ini melakukan usaha bisnis di koridor pantura.

Sedangkan ketiga, adalah, mengeluarkan peraturan dipusat untuk Pemerintah daerah yang harus menjaga jangan sampai kawasan sekitar akses jalan tol dikuasai oleh para pemodal skala besar. Jalan tol trans Jawa seyogianya dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara adil untuk meraih kemakmuran. O son