Sabtu, 24 April 2010

Digusur, Warga Cina Banteng Ngadu ke DPR

Ist.
Beritabatavia.com - JAKARTA. Rencana penggusuran yang akan dilakukan pemerintah Walikota Tangerang di Perkampungan Cina Benteng Neglasari, menuai protes warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Miskin Kampung Cina Benteng Kota Tangerang. Mereka didampingi kuasa hukumnya Tommy dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mendatangi Komisi III DPR untuk mengadukan nasibnya, Rabu (21/4). Puluhan warga Cina Banteng diterima langsung Ketua Komisi III Benny K Harman anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) didampingi Wakil Ketua Komisi III Fachri Hamzah dari dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( FPKS). Menurutnya, Tommy warga China Benteng yang telah ratusan tahun dan turun temurun tinggal dikawasan itu sejak Indonesia belum merdeka mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.
Tommi menjelaskan, posisi rumah warga saat ini berjarak sekitar lima puluh meter dari pintu air sepuluh yang telah dibangun sejak jaman penjajahan Belanda. Pendamping warga juga menjelaskan bila Pemerintah Kota tetap bersikeras melakukan penggusuran terhadap masyarakat China Benteng maka hak warga negara atas perumahan akan hilang. Lebih jauh, Tommi menjelaskan saat ini masyarakat China Benteng resah, karena pihak walikota Tangerang Wahidin Halim ngotot akan terus melakukan penggusuran. Hal itu ditandai dengan surat Camat Neglasari yang menyatakan bahwa tanggal 27 April 2010 yang meminta supaya masyarakat membongkar rumahnya masing-masing.
Tomi mengemukakan, dalam melakukan penggusuran pemerintah Kota Tangerang dan jajarannya sebaiknya lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan, dan dan mencari solusi terhadap rencana penggusuran. Sehingga tidak merugikan warga Cina Benteng.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi III Fachri Hamzah menilai Pemerintah Kota Tangerang tidak dapat semena-mena melakukan penggusuran terhadap warga China Benteng. Dan, penggusuran yang menimpa warga Cina Benteng jangan dibiarkan terjadi. Menurutnya, selama ini pemerintah kota Tengerang telah melakukan pungutan pajak dan memasukan warga setempat dalam kegiatan termasuk pesta demokrasi. Tetapi pada akhirnya Pemkot tangerang menyatakan lahan yang ditempati oleh masyarakat China benteng yang telah ratusan tahun tinggal di wilayah dinyatakan illegal oleh Pemkot. O ralian
Berita Terpopuler
Minggu, 21 Oktober 2018