Senin, 24 Mei 2010

Dibalik Kenaikan Pajak, Pemprov DKI Rampok Uang Rakyat

Ist.
Beritabatavia.com - Rencana kenaikan pajak daerah yang sedang dibahas DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai kritik. Kenaikan pajak dinilai sebagai pemerasan secara legal dan perampokan uang rakyat. Sebelum menaikkan pajak, Pemprov DKI harus membuktikan penggunaan uang rakyat itu untuk perbaikan berbagai sektor, seperti transportasi dan sektor lainnya. Pasalnya, sebagian besar uang yang berasal dari pajak raykat tidak dinikmati kembali oleh rakyat.
Kritik ini disampaikan pengajar Ilmu Politik dan Kebijakan Publik Universitas Indoanesia Andrinof Chaniago dan pengamat transportasi dari Univesitas Trisakti Fransiscus Trisbiantara, baru-baru ini.
Menurut Andrinof, rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor menjadi 10 persen dan pajak bea balik nama kendaraan menjadi 20 persen merupakan pemerasan berdalih peraturan daerah (perda). “Jika kenaikan ini terwujud, DPRD dan Pemprov DKI telah melakukan mufakat buruk terhadap warga Jakarta,” kata Andrinof Chaniago, Rabu (12/5).
Dikatakan Andrinof, tidak ditemukan dasar yang logis untuk digunakan menaikkan pajak sampai dua kali lipat. Apalagi, uang dari kedua jenis pajak itu tidak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik, khususnya untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi publik. “Tidak jelas, uang itu dialokasikan ke mana saja,” tuturnya.
Pada tahun 2009, kata dia, penerimaan dari kedua jenis pajak dalam APBD DKI Jakarta mencapai Rp5,5 triliun. Namun, anggaran yang digunakan untuk perbaikan jalan dan angkutan massal hanya sekitar seperempatnya.
Sementara Fransiscus Trisbiantara mengatakan, minimnya tingkat pengembalian pajak yang terkait kendaraan ke sektor transportasi publik membuat alasan kenaikan tarif pajak dipertanyakan. Jika hanya untuk menaikkan pendapatan daerah, kenaikan pajak itu tidak ubahnya seperti merampok rakyat sendiri.
”Jika tidak dikembalikan kepada rakyat, untuk apa uang hasil pajak itu?. Pemerintah membebani kendaraan pribadi dengan pajak yang begitu tinggi, tetapi tak membenahi angkutan umum sehingga warga benar-benar tak memiliki pilihan untuk transportasi,” kata Trisbiantara.
Dengan dana hasil pajak yang begitu besar, paparnya, Pemprov DKI seharusnya segera menyempurnakan pelayanan bus transjakarta sampai koridor X dan memfungsikan semua angkutan pengumpannya. Tanpa perbaikan angkutan massal, pemprov membiarkan jalanan Jakarta semakin macet.
“Kemacetan yang parah telah membuat jalanan Jakarta sebagai ladang ‘pembantaian massal’. Ribuan orang tewas setiap tahun, akibat kecelakaan lalu lintas di Jakarta,” tutur pengamat transportasi ini.
Sebelum pajak dinaikan, Pemprov DKI harus membuktikan penggunaan uang rakyat itu untuk perbaikan sektor transportasi. Perlu ada aturan tegas untuk mengalokasikan pajak yang terkait kendaraan bermotor ke sektor transportasi publik.
Ditempat terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi mengatakan, pemerintah harus mengefektifkan sistem penarikan pajak sebelum menaikkan besaran tarif pajak. Tanpa sistem penarikan dan pengawasan yang memadai, kenaikan tarif pajak belum tentu menggandakan pemasukan daerah.
”Sistem online pajak dan audit berkala terhadap semua institusi penarik pajak harus diefektifkan agar jumlah pajak yang masuk sesuai dengan potensinya. Saat ini, penarikan pajak dinilai belum optimal sehingga harus diperbaiki lagi,” kata Sanusi.
Dengan sistem penarikan dan pengawasan yang efektif dan terukur, pemasukan dari pajak justru dapat naik secara signifikan, tanpa harus menaikkan besaran pajaknya. Cara ini juga akan meminimalisasi penolakan warga terhadap kenaikan tarif pajak tersebut.
Menanggapi tudingan miring terhadap rencana kenaikan pajak di DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto membantahnya. Prijanto mengaku tidak berniat merampok uang rakyat dengan menetapkan tarif pajak yang terlalu tinggi. “Besaran pajak sedang dibahas dan masih dapat berubah. Kami tidak berupaya memberatkan rakyat apalagi berniat merampok uang rakyat,” sanggahnya.
Ketua Badan Legsilasi Daerah DPRD DKI Triwisaksana, menjelaskan jika rencana kenaikan pajak tidak membebani rakyat. Menurut dia, rencana kenaikan pajak progresif tersebut diterapkan untuk membatasi kepemilikan mobil secara berlebihan oleh masyarakat kaya. “Kepemilikan dan penggunaan mobil secara berlebihan, adalah salah saktu factor terjadinsya kemacetan di Jakarta,” tuturnya.
Menurut Triwisaksana, kenikan pajak secara progresif akan di ikuti dengan kenaikan alokasi anggaran bagi perbaikan dan pemeliharaan angkutan umum. Sebanyak 20 persen dari hasil pajak sector kendaraan akan dialokasikan untuk pembangunan angkutan umum.
“Angkutan umum yang akan dibangun adalah bus transjakarta dan jaur lingkar kereta. DPRD ingin masyarakat mendapat angkutan umum yang nyaman dan cepat sehingga mau meninggalkan kendaraan pribadi,” jelasnya.
Di sisi lain, tambah Triwisaksana, pembangunan dan pemeliharaan jalan akan mendapat alokasi anggaran 10 persen dari hsail pajak tersebut. “Alokasi ini merupakan jumlah minimal dan dapat diperbesar sesuai kebutuhan publik. Apalagi, salah satu masalah utama di Jakarta adalah kemacetan,” katanya.

Enam Jenis Pajak
Sebanyak enam jenis pajak daerah di Jakarta diusulkan untuk dinaikkan dan empat pajak lainnya diperluas. Rencana kenaikan pajak ini menyusul diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut rencana kenaikan dan perluasan pajak ini akan berlaku pada Juni 2010 mendatang.
Enam jenis pajak yang diusulkan naik yakni, pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB), pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak parkir.
Kenaikan tertinggi yang diajukan dalam usulan itu yaitu pajak hiburan. Pajak ini semula sebesar 10-20 persen, menjadi 10 persen hingga 75 persen. Sedangkan kenaikan lainnya seperti pajak kendaraan bermotor, dari semula 5 persen menjadi 10 persen, pajak BBNKB dari 10 persen menjadi 20 persen dan pajak BBKB dari 5 persen menjadi 10 persen.
Kemudian pajak mineral bukan logam dan batuan dari 20 persen menjadi 25 persen, dan pajak parkir dari 20 persen naik menjadi 30 persen.
Sementara empat jenis pajak, yang diusulkan diperluas penghitungan pajaknya antara lain, pajak restoran, yang diperluas hingga mencakup pelayanan katering, pajak hotel diperluas mencakup seluruh persewaan di hotel, dan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan pemerintahan.
Wakil Ketua Balegda DKI Jakarta, Perdata Tambunan mengatakan, dalam usulan kenaikan pajak yang akan dituangkan dalam revisi 11 peraturan daerah (perda), memang yang paling besar aturan kenaikan tarif pajak hiburan. Seperti harga tiket masuk (HTM) pertunjukan film bioskop yang semula antara 5-15 persen, dalam usulan perubahan naik menjadi 35 persen.
“Artinya HTM bioskop akan mengalami kenaikan cukup tinggi. Namun saat ini asosiasi pengusaha bioskop menolak kenaikan tarif pajak hiburan. Karena dinilai akan melemahkan usaha mereka,” kata Perdata.
Dalam usulan perubahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di revisi perda tentang PKB, lanjutnya, diatur pajak kendaraan bermotor progresif. “Karena itu, mulai tahun ini, pajak progresif kendaraan bermotor akan diberlakukan. Ini berguna untuk membatasi kendaraan bermotor di ibu kota,” jelasnya.
Perdata mengatakan, dalam revisi perda PKB, untuk kepemilikan kendaraan pertama paling rendah 1 persen dan paling tinggi 2 persen. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif pajak yang ditetapkan secara progresif paling rendah 2 persen dan paling tinggi 10 persen.
Ada lima pajak daerah yang ditetapkan dalam UU 28/2009 tidak mengalami kenaikan tarif pajak alias tetap. Tarif pajak itu adalah, tarif pajak hotel dan pajak restoran yang tetap sebesar 10 persen, tarif pajak reklame sebesar 25 persen, tarif pajak air tanah sebesar 20 persen, dan tarif pajak air permukaan sebesar 10 persen.
Ketua Asosiasi Pengusaa Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan, berharap pemerintah tidak menaikan pajak hiburan dan tarif parkir. Jika kenaikan sebesar dua kali lipat seperti yang diusulkan, pengunjung pusat perbelanjaan dikhawatirkan akan menurun drastis.
“Kenaikan pajak akan membuat pengusaha pusat berbelanjaan gulung tikar, karena ketiadaan pengunjung dan beratnya biaya operasional. Apalagi daya beli masyarakat tidak naik dan cenderung turun,” ujar Stefanus Ridwan. O tim pro/BBC


Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Selasa, 06 November 2018
Senin, 05 November 2018
Kamis, 01 November 2018
Selasa, 30 Oktober 2018
Sabtu, 27 Oktober 2018
Minggu, 21 Oktober 2018
Kamis, 18 Oktober 2018
Selasa, 16 Oktober 2018
Minggu, 14 Oktober 2018
Jumat, 12 Oktober 2018
Kamis, 11 Oktober 2018
Senin, 08 Oktober 2018