Senin, 24 Mei 2010 18:31:30

Dugaan Mark Up Renovasi Perumahan DPR, FITRA Ancam Lapor KPK

Dugaan Mark Up Renovasi Perumahan DPR, FITRA Ancam Lapor KPK

Beritabatavia.com - Berita tentang Dugaan Mark Up Renovasi Perumahan DPR, FITRA Ancam Lapor KPK

LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) akan melaporkan ke KPK soal program renovasi rumah jabatan anggota DPR RI di kompleks ...

Dugaan Mark Up Renovasi Perumahan DPR, FITRA Ancam Lapor KPK Ist.
Beritabatavia.com - LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) akan melaporkan ke KPK soal program renovasi rumah jabatan anggota DPR RI di kompleks perumahan yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Menurut Perhitungan FITRA, jika dikalkulasi terjadi pemborosan anggaran sebesar Rp198 miliar. Kami akan melaporkan permasalahan ini ke KPK kalau Badan Anggaran dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR tidak ada penjelasan ke publik mengenai nilai anggaran atas penjualan puing-puing bongkaran dan renovasi pembangunan, ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional FITRA Ucok Khadafy di Jakarta, Senin (24/5).

Menurut Ucok, dalam anggaran pembangunan renovasi yang total mencapai Rp445 miliar terdapat indikasi pemborosan dan penggelembungan. Jumlah itu, kata dia, terdiri atas Rp155 miliar dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal DPR pada 2009 dan Rp290 miliar dalam DIPA Sekretariat Jenderal DPR pada 2010.

Dia mengemukakan, berdasarkan jumlah tersebut maka diperkirakan akan dianggarkan sekitar Rp900 juta untuk setiap rumah karena terdapat sebanyak 495 rumah yang direnovasi. FITRA berpendapat jumlah itu terlalu mahal karena yang akan direnovasi hanya perbaikan dan pembelian pintu kusen, pintu kaca, plafon, dan rangka bangunan. Menurut Ucok, total renovasi pembangunan itu, termasuk ongkos tukang bangunan, maksimal hanya mencapai sekitar Rp 500 juta.

FITRA juga menginginkan adanya transparansi dalam penjualan bongkaran puing-puing bangunan dari rumah yang direnovasi tersebut. Hal itu, menurut Ucok, karena puing-puing bongkaran yang antara lain berupa kusen dan pintu kaca memiliki tingkat harga yang sangat mahal di pasaran. Untuk itu, LSM tersebut juga meminta kepada anggota Badan Anggaran dan Badan Rumah Tangga  DPR untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pihak Sekretariat Jenderal DPR mengenai penjualan puing bongkaran dan renovasi tersebut. O ant/brn (Foto ilustrasi/istimewa)

Berita Lainnya
Jumat, 22 Maret 2024
Kamis, 21 Maret 2024
Kamis, 21 Maret 2024
Kamis, 21 Maret 2024
Rabu, 20 Maret 2024
Rabu, 20 Maret 2024
Selasa, 19 Maret 2024
Minggu, 17 Maret 2024
Minggu, 17 Maret 2024
Jumat, 15 Maret 2024
Kamis, 14 Maret 2024
Kamis, 14 Maret 2024