Beritabatavia.com -
Keberatan pihak PT Aetra terhadap PT Pembangunan Jaya Ancol ( PJA) yang akan menyuling air laut untuk memenuhi kebutuhan air mendapat sorotan dari kalangan politisi Kebonsirih, Jakarta. Pasalnya, sikap keberatan PT Aetra itu diwujudkan dengan cara 'menyandera' masyarakat dan menyebarkan isu bahwa P Aetra akan memberikan subsidi silang kepada pelanggan bawah. Padahal, pihak Pt Aetra tidak pernah sama sekali memberikan subsidi.
Terkait, sikap PT Aetra tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan memanggil jajaran direksi PT Aetra. Menurut Ketua ketua komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin, keberatan Aetra terhadap PJA yang diwujudkan dengan cara menyandera masyarakat melalui isu subsidi silang sangat tidak etis. Sebab, kenyataan di lapangan, tidak ada subsidi silang yang diberikan kepada pelanggan bawah. Tidak ada subsidi, itu bohong. Kalau Ancol langganan ke Aetra, yang untungkan Aetra, bukan masyarakat. Apalagi tidak ada keterkaitan antara penyulingan air laut dan subsidi silang, kata politisi dari PKS itu, Senin (28/6).
Menurut Selamet Nurdin, sangat aneh jika PT Aetra sebagai operator menuntut subsidi pengganti dari Pemprov DKI lewat APBD, karena pelanggannya Ancol atau PJA mengolah air sendiri dan mengurangi jumlah pasokan dari PT Aetra. Apalagi menyandera masyarakat hanya untuk kepentingan bisnis. Padahal, sebagai operator, sesuai kontrak kerja sama, pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.
Politisi Kebonsirih ini menambahkan, krisis air bersih karena pasokan yang sangat minim dan kualitas air sangat buruk sudah menjadi rutinitas bagi warga Jakarta, khususnya warga Jakarta Utara. Hingga saat ini belum ada solusi, sementara operator PT Aetra selalu ribut hanya soal keuntungan. Seharusnya, PT Aetra konsenterasi melakukan perbaikan dan meningkatkan pelayanan. Ini menyangkut pelayanan masyarakat. maka, dewan akan segera memanggil direksi PT Aetra untuk dimintai penjelasannya soal krisis air bersih di Jakarta, tegas Selamat.
Selain soal pelayanan yang masih bermasalah, Selamat Nurdin menambahkan, penyesuaian tarif yang dilakukan Aetra dengan menggunakan standar perluasan bangunan juga ilegal. Karena air itu sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, maka jika ada penyesuaian tarif harus melalui izin gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI. Tidak bisa menaikan tarif seenaknya saja, ujarnya.
Sebelumnya, Corporate Secretary PT Aetra Joshua L Tobing mengatakan, jika penyulingan air laut dilakukan, volume air yang dibeli PT Pembangunan Jaya Ancol akan berkurang. Padahal, dari pembelian itu untuk subsidi pelanggan tarif terbawah.
sedangkan soal penyesuaian tarif, Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta Sjahril Japarin menjelaskan, untuk penyesuaian tarif, pihaknya telah melakukan survei di lapangan terhadap rumah pelanggan. Survei dilakukan di Balai Pustaka Jakarta Pusat dan kawasan Gudang Air Jakarta Timur dan sekitar 7.655 pelanggan. Kemudian Jumlah pelanggan yang tarifnya disesuaikan sekitar 3.079 pelanggan.
Para pelanggan berasal dari kelompok tarif air IIA1 atau sebesar Rp 1.050 per meter kubik. Mereka dinaikkan menjadi kelompok IIA2 dengan tarif air sebesar Rp 3.550 per meter kubik. Karena luas rumah, struktur dan fungsi bangunan rumah pelanggan telah berubah menjadi lebih besar dan baik, sehingga tingkat konsumsi airnya pun meningkat. Selanjutnya, sebanyak 75 pelanggan mengalami penyesuaian kelompok tarif air dengan diturunkan kelompok tarif air.O bj/son
Ist.
