SDA Jangan Hanya Untuk Bisa Makan Kenyang

Beritabatavia.com - Guna mencegah bencana alam yang diakibatkan ulah manusia, maka akar persoalannya harus diatangani secara menyeluruh yaitu dari hulu ke hilir.
Akar dari semua masalah itu bermula dari sistem dan paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA) kita, kata Ir Budi Santoso, pengurus Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi).
Menurutnya, konsep pengelolaan sumberdaya alam yang kita miliki harus ditangani secara bijak. Ambil seperlunya jangan habiskan semua sumberdaya alam yang ada, ujar ahli pertambangan dari Institut Tehnologi Bandung (ITB) ini. Kebijakan seperti itulah yang dilakukan Cina, dan sejumlah negara lain, sehingga mereka sukses mengelola SDA nya, lanjut pria kelahiran Jember 7 April 1964 ini.
Lalu, bagaimana BUdi Santoso menilai pengelolaan SDA Indonesia ? Mantan Sekjen Perhapi, yang kini menjadi President Director SRK Consulting menuturkan semua aspek mengenai tata kelola anugerah Ilahi itu kepada Sofyan Badrie dari SIGAP, Senin (12/7) di Jakarta. Berikut wawancaranya:

Bagaimana Anda melihat implementasi konsep pengelolaan sumberdaya alam, khususnya pertambangan?

Kita harus tarik ke aspek filosofis. Tidak ada satu pun peradaban di dunia ini yang tidak ditopang oleh sumberdaya alam. Khususnya bidang sumberdaya alam mineral dan pertambangan. Misalnya, Roma dan Mesir. Kedua negeri ini besar karena sektor sumberdaya alam, pertambangan.

Ada konsep sustainable development dan pemanfaatan sumberdaya alam. Bagaimana agar keduanya dapat berjalan beriringan tanpa harus mengorbankan salah satunya?

Konsep yang mendasar adalah segala sesuatu yang kita miliki, entah batu bara, minyak, emas, nikel, hutan, dan lain semacamnya, harus tertransfer menjadi kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia. Jangan sampai emas yang kita miliki, batu bara yang kita miliki, nikel yang kita miliki, hanya untuk membikin kita kenyang. Setiap ton batu bara yang dihasilkan, hanya untuk membuat kita dapat makan, ini yang dicapai selama ini.

Bila hanya untuk kenyang, lalu apa makna pengelolaan sumber daya alam kita?

Artinya konsep pembangunan dan konsep pengelolaan sumberdaya alam kita salah. Seharusnya, kita memikirkan secara serius, bagaimana agar setiap satu ton batu bara yang kita hasilkan, semestinya dapat pula menghasilkan manusia yang lebih cerdas, lebih mampu. Baik cerdas secara individu maupun sistem. Bila kita telaah dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan kemerdekaan adalah untuk berdaulat, kesejahteraan, kecerdasan dan bisa setara dengan bangsa-bangsa lain. Selama sekian puluh tahun batu bara, minyak dan hutan kita diambil, namun bangsa kita belum dapat mandiri. Ini menunjukkan bahwa kekayaan alam kita belum tertransformasi menjadi kemampuan sumberdaya manusia.

Bagaimana mengubah satu ton batu bara agar menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas?

Untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang cerdas memerlukan dua komponen, yaitu kesehatan dan kecerdasan. Semua upaya dan kebijakan pemerintah diarahkan agar manusia jadi sehat dan cerdas. Konkretnya, rumah sakit dibuat agar mudah diakses, dan murah. Selain itu, sekolah mempunyai kualitas. Akan jauh lebih bermanfaat bila kita membangun rumah sakit dan sekolah yang bagus ketimbang jembatan. Konsepnya, kalau manusia sehat dan cerdas, diletakkan di gunung batu pun, dia akan hidup. Tapi kalau manusia bodoh dan sakit, sekali pun diletakkan di lumbung padi, ia akan mati kelaparan.

Apa langkah teknis agar sektor pengelolaan sumberdaya alam memiliki nilai dan dampak pada upaya mencerdaskan manusia?

Misalnya, jangan mengekspor seluruh hasil pertambangan batu bara kita hanya untuk mengejar devisa, pendapatan pemerintah. Pemerintah harus tegas, dan bilang, ‘Kalau ini tidak menjadi listrik di tanah air kita, jangan digali dan diekspor! Ada kecenderungan saat ini, pemerintah mengekspor batu bara secara besar-besaran. Targetnya yang dikejar adalah royalty, pendapatan pemerintah. Padahal kalau ekspor tersebut sudah jadi uang, lalu dikorupsi. Akibatnya, rakyat Indonesia tidak mendapat apa-apa dan kita akan menjadi miskin selamanya karena modal awal kita sudah habis sebelum manusia lebih cerdas.

Bagaimana idealnya konsep pengelolaan sumberdaya alam?

Pengelolaannya harus bijak. Kita habiskan hanya ketika kita perlu. Jangan mengeksploitasi sumberdaya alam kita habis-habisan. Ini yang dilakukan oleh Cina, Amerika dan negara-negara yang memiliki kesadaran bahwa sumberdaya alam merupakan bagian dari eksistensi mereka dan mereka akan melakukan konservasi dan mengimpor sumberdaya dari negara lain. Yang penting juga, kalau misalnya, batu bara, nikel, emas itu tidak memiliki nilai tambah, ya jangan digali. Selama 30 tahun ini kita hanya menjual tanah air.

Pemerintah, sejatinya berfungsi sebagai manajerial pembangunan dan pengelola sumberdaya alam kita. Dalam konteks ini, di manakah peran dan fungsi pemerintah?

Selama ini pembangunan ekonomi hanya diukur dari, pertama investasi. Ukurannya, bila investasi naik maka berarti hebat. Kedua, neraca perdagangan. Eksport oriented. Ketiga, state revenue atau pendapatan pemerintah. Keempat, lapangan kerja. Pertanyannya kemudian, pernahkah keempat parameter itu dipakai untuk mengukur, orang Indonesia sudah mampu dan cerdas? Human Development Indeks kita masih rendah.

Mengapa itu terjadi? Bisa Anda elaborasi lagi keempat ukuran pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam itu?

Begini, kita melepaskan keempat parameter itu terhadap peningkatan kemampuan sumberdaya manusia. Sejatinya, setiap investasi yang ada, baik di bidang pertambangan, perlistrikan, perminyakan dan lain-lainya, harus melibatkan orang Indonesia. Konsultan Indonesia hanya menjadi pendamping. Ini kesalahan besar. Kita tidak berpihak kepada bangsa sendiri. Karena itu paradigma ini harus diubah. Selanjutnya, tentang eksport oriented.
Pernahkah kita menghitung, satu dollar yang kita dapat, berapa persen yang tinggal di Indonesia? Perusahaan-perusahaan yang menyedot sumberdaya alam dan kita diekspor. Duitnya hanya mengalir dari bank ke bank di luar negeri. Tidak tinggal lama di Indonesia. Artinya, walaupun devisa yang didapat besar, tetapi yang tinggal di Indonesia kecil, manfaatnya tidak banyak dirasakan oleh rakyat Indonesia.
Mengenai state revenue, pendapatan pemerintah. Konsep ini menegaskan bila pemerintah, negara kaya maka negara bisa memberi. Menurut hemat saya, seharusnya, ekonomi kita dibangun berdasarkan produktifitas masyarakat. Bukan mengandalkan pendapatan negara saja. Dengan memaksa pendapatan negara naik, akibatnya seperti yang terjadi di BP Migas. Mereka membuat rate nasional dan rate ekspatriat timpang jauh. Anak bangsa sendiri ditekan gajinya (ni kebijakan yang salah, negara tetangga kita tidak melakukan hal itu terhadap bangsanya sendiri) padahal konsep transfer teknologi yang menjadi dasar kenapa tenaga profesional kita (boleh dibayar murah) ditekan tidak pernah terwujud. Inilah yang menyebabkan para ahli Indonesia hijrah ke luar negeri (brain drain). Selanjutnya, soal aspek tenaga kerja. Pemerintah hanya melihat kuantiti bukan kualitas. Dilandasi kebijakan buruh murah, seolah-olah itu competitiveness. Akibatnya, buruh kita cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja. Tidak lebih daripada itu.

Bagaimana tataran idealnya kebijakan itu dijalankan?

Seharusnya pemerintah melihat keempat parameter itu dikaitkan dengan dua aspek. Pertama, mencerdaskan bangsa ini. Human capacity-nya naik. Kedua, mampu menaikkan daya beli. Subsidi muncul dan dipaksakan karena masalah daya beli. Daya beli muncul dari mana? Negara memiliki power dan kebijakan untuk menaikkan daya beli masyarakat, misalnya dengan mengupah buruh dengan wajar, dan yang penting bagaimana produktivitas industri dan tenaga kerja naik. High cost economy karena birokrasi dan kebijakan populis yang salah dan ditambah mental oknum yang menghambat harusnya menjadi prioritas bangsa ini untuk diberantas.
Oknum-oknum pemerintah yang memanfaatkan jabatannya dengan membuat birokrasi dan hambatan-hambatan terhadap kegiatan ekonomi harus digantung karena menghancurkan bangsa ini secara perlahan. Dan yang penting lagi seharusnya KPI (Key Performance Index) pemerintah, dari pusat sampai camat, diukur dari tiga hal. Pertama, Kesehatan. Kedua, pendidikan. Ketiga, perputaran ekonomi. Dan pemerintah harus menjadi katalisator bukan inhibitor. O son