Beritabatavia.com -
Hingga Sabtu (14/8), polemik terkait keberadaan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) yang ‘mendadak’ hilang Jumat (13/8) kemarin terus bermunculan.
Pasalnya, sejumlah sumber resmi memberikan keterangan yang berbeda soal keberadaan Tri Brata 1, sebutan Kapolri, itu. Lantaran itu pula, acara pelantikan perwira tinggi (Pati) di Mabes Polri pun terpaksa batal dilaksanakan.
Sebelumnya, Wakadiv Humas Mabes Polri Kombes I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan, jika Jenderal BHD dipanggil presiden ke Istana. Namun juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, membantah ada agenda khusus antara presiden dengan kapolri. Bahkan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto juga memperkuat keterangan Julian Aldrin Pasha.
Saya sejak pagi mendampingi Presiden di Istana. Tidak ada agenda khusus Presiden dengan Kapolri, kata Julian.
Sebelumnya, Wakadiv Humas Mabes Polri Kombes I Ketut Untung Yoga Ana mengatakan, jika kapolri dipannggil presiden. Namun, penasehat Kapolri, Kastorius Sinaga, mengatakan jika BHD sakit. Pernyataan Kastorius juga dibantah oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang.
Menurut Edward yang ditemui Sabtu (14/8), Jumat kemarin, Kapolri tidak sakit tetapi memiliki tugas profesi di luar, tetapi masih di Jakarta. Menurut Edward, ada tugas internal Polri, kerjaan profesi yang tak bisa ditinggalkan Kapolri. Saya sudah cek, Kapolri tidak sakit, tetapi ada tugas khusus. Kalau ada yang bilang kapolri sakit, silakan tanya kepada orang yang menyebutkan beliau sakit, kata Edward.
Sebelumnya, Staf Ahli Kapolri, Kastorius Sinaga mengatakan, kalau Kapolri Jenderal BHD sedang sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara pelantikan yang sudah diagendakan. Yang benar, Bapak Kapolri istirahat di rumah dinas. Beliau kurang enak badan karena kelelahan dalam kerja, ujar Kastorius Sinaga.
BHD Tertekan Saling bantah Mabes Polri dengan Istana menimbulkan tanda tanya terkait keberadaan BHD sepanjang Jumat kemarin. Apalagi, BHD dan Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak hadir dalam acara Penyematan Tanda Kehormatan RI di Istana Negara.
Sejumlah kalangan menilai ‘kehilangan’ BHD diduga terkait mutasi di tubuh Polri dan polemik rekaman Ari Muladi dan Ade Rahardja dalam kasus dugaan penyuapan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu, baik kapolri maupun jaksa agung mengakui memiliki rekaman percakapan Ari-Ade. Namun, setelah didesak berbagai kalangan agar rekaman tersebut diputar, kedua institusi penegak hukum itu tidak bsia menyanggupinya. Kejaksaan Agung dan Mabes Polri meralat pernyataannya, bahwa bukan rekaman yang dimaksud, melainkan CDR, atau semacam bukti adanya hubungan telepon antara Ade Rahardja dan Ari Muladi.
Inilah yang diduga membuat kapolri tertekan sehingga ‘menghilang’. Dugaan ini diperkuat dengan tidak adanya Jaksa Agung Hendarman Supandji di Istana Negara dalam acara penyematan tanda kehormatan RI. Acara yang seharusnya dihadiri oleh menteri dan pejabat setingkat menteri.
Namun, dugaan lain yang berkembang di masyarakat adalah terkait mutasi di lingkungan Mabes Polri. BHD tertekan karena ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan penempatan atau pemindahan perwira yang dilakukannya. Akibat terus ditekan tersebut, BHD terpaksa menunda pelantikan yang sedianya dilakukan Jumat kemarin.
Diduga, ada perwira tinggi yang tidak setuju dengan pemindahannya sehingga melaporkannya kepada presiden.
O nor