Beritabatavia.com -
Perebutan APBD Kota Bekasi tahun 2024 antara Pj walikota Raden Gani Muhamad dengan Sekda Pemkot Kota Bekasi Drs Junaidi dituding sebagai pemicu kegaduhan yang terjadi di Kota Bekasi belakangan ini.
Dimulai dengan pertarungan soal kebijakan dan cawe-cawe serta kepentingan pribadi maupun kelompoknya dan persiapan calon Walikota yang akan bertarung pada Pilkada 27 Nopember 2024 nanti.
"Kedua Pejabat ini, baik Pj. Walikota dan Sekda diduga sama-sama berniat jahat untuk memperebutkan APBD Kota Bekasi tetapi bukan untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Bahkan mereka diduga sedang berjuang untuk menempatkan calonnya sebagai Walikota di Pilkada 27 Nopember tahun 2024," kata pengamat kebijakan publik sekaligus ketua dewan pembina Marhaen Sejahtera Indonesia, Ricky Tambunan
Menurut Ricky, ada dugaan Pj Walkot Bekasi diperalat sekelompok Esselon dua di Pemkot Bekasi, dan Pengurus Partai di Kota Bekasi, sementara dilain pihak Sekda Junaidi bersama Esselon dua lainnya juga melakukan perlawanan, karena Junaidi punya calon Walikota yang sedang diperjuangkannya. Misalnya beberapa bulan terakhir, PJ Walkot melakukan mutasi pejabat yang sebelumnya dilantik oleh Walkot Tri Adhianto seperti Kepala Dinas BMSD dan beberapa kadis lainnya.
Kemudian Junaidi menentang Pj Walkot dengan mempergunakan kapasitasnya sebagai Ketua Baperjakat.
"Saya juga mendapat kabar, baik Pj Walikota dan Sekda Kota Bekasi masing-masing mempergunakan kekuatan tangan-tangan di Depdagri. PJ didukung beberapa Irjen di Depdagri, sementara Sekda Junaidi juga didudukung petinggi lain di Mendagri," ungkap Ricky Tambunan.
Menurutnya, kekacauan ini sungguh tidak menguntungkan masyarakat Kota Bekasi. Tetapi bertujuan hanya untuk mendukung calon masing-masing.
Padahal,Ricky Tambunan, melanjutkan, kehadiran Pj di Kota Bekasi oleh Mendagri adalah untuk mengawal proses Pemilihan Presiden, Pileg dan Pilkada, bukan menimbulkan kegaduhan. Semestinya Pj menggunakan kewenangan untuk mengisi jabatan yang sedang kosong sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
Sedangkan Sekda jangan merasa pejabat bersih. Sebab yang bersangkutan pernah diperiksa KPK terkait penyerahan uang setoran ke mantan Walikota, Rahmat Efendi sewaktu Junaidi masih Kepala Dinas Tata Ruang.
Ricky Tambunan meminta Mendagri menertibkan perseteruan antara PJ dan Sekda yang cenderung memperebutkan APBD tahun 2024, yang sifatnya untuk kepentingan pribadinya bukan untuk kebaikan Kota Bekasi.
0 rls/son
Ist.
