Penanganan Ombudsman Berdampak Positif Bagi 2140 Orang dengan Nilai Manfaat 333 Miliar

Beritabatavia.com - Ketua Ombudsman RI (ORI) Mokhammad Najih menyampaikan laporan tahunan hasil pengawasan pelayanan publik sepanjang tahun 2024, bertempat di Gedung ORI, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Pada kegiatan tersebut, Najih mengatakan bahwa sepanjang tahun 2024, Ombudsman RI berhasil menangani 88 laporan masyarakat dengan dampak positif bagi 2.140 orang dan nilai manfaat yang mencapai Rp 333,9 miliar. "Dengan rincian Rp 60,2 miliar sudah diterima pelapor dan yang akan diterima sebesar Rp 273,6 miliar," ujarnya kepada wartawan.

"Melalui proses resolusi dan monitoring, berbagai masalah seperti kepegawaian, perizinan, hingga tata kelola desa telah ditangani dengan optimal. Ombudsman juga terus mendorong instansi pemerintah untuk mematuhi rekomendasi yang diberikan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Najih didampingi Sekjen ORI, Suganda Pandapotan Pasaribu.

Adapun jumlah laporan yang berhasil diselesaikan melalui tahap resolusi dan monitoring pada 2024 telah melebih target, yakni 146 persen.

Menurut Najih, tahap resolusi dan monitoring merupakan tahap akhir usai dilakukan proses pemeriksaan laporan masyarakat. "Substansi laporan yang paling banyak ditangani dalam proses penyelesaian tahap resolusi dan monitoring oleh KKU Resmon adalah mengenai kepegawaian (seleksi PPPK/ASN, kepangkatan, sanksi), perizinan (ijin usaha, ijin bursa), dan pelayanan tata kelola desa (pemberhentian perangkat desa, pelayanan desa)," terangnya.

Kemudian, instansi yang dilaporkan terbanyak adalah pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan BUMN. Sedangkan bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Terkait Rekomendasi Ombudsman, sepanjang 2024, Ombudsman RI menerbitkan 5 Rekomendasi. Dari jumlah tersebut, 1 Rekomendasi telah dilaksanakan dan 4 Rekomendasi pada tahap monitoring.

"Ombudsman RI berharap, ke depannya kolaborasi dan kerja sama dalam penyelesaian laporan masyarakat dapat terus dilakukan untuk terwujudnyagood governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik," pungkasnya. 0fery