Beritabatavia.com -
JAKARTA, (11/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menyelaraskan tata ruang (darat dan laut) di tingkat daerah dan nasional untuk mendukung Proyek Strategis Nasional Industropolis Batang, termasuk di dalamnya sistem transportasi, pelabuhan, dan penataan pesisir.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menjelaskan, kolaborasi dan sinergi penataan pesisir dan pemanfaatan ruang peraian kawasan Batang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kapasitas ekonomi secara berkelanjutan di Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang. Penandatangan kerja sama antara Ditjen PRL KKP dengan PT KITB berlangsung di Batang, Jawa Tengah pada Jumat 5 Juni lalu.
Industropolis Batang sendiri merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). ”Saat ini potensi sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan hilirisasi sebagai bagian penggerak target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kartika dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (11/6).
Lebih lanjut Kartika juga menegaskan dukungan KKP selaras dengan penetapan KEK Industropolis Batang, yakni mempercepat penciptaan lapangan kerja untuk mendorong peningkatan ekonomi wilayah dan nasional.
”KKP hadir sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat untuk mensinergikan penataan dan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Batang dengan KEK Industropolis Batang, memberikan kepastian ruang untuk percepatan investasi dan meningkatkan peran masyarakat,” jelasnya.
Plt. Direktur Utama PT. Kawasan Industri Terpadu Batang Indri Septa Respati juga meyakini sinergi dan dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, mitra strategis, investor, komunitas lokal hingga seluruh pihak yang terlibat akan mempercepat terwujudnya industri pesisir yang maju dan lestari.
“Kerja sama ini adalah aksi nyata yang akan memberikan dampak ekonomi konkrit bagi masyarakat Batang sekaligus menjaga kelestarian laut Indonesia,” pungkasnya.
Kerja sama dengan KITB difokuskan pada penyelenggaraan penataan ruang laut, rehabilitasi dan/atau restorasi ekosistem pesisir, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta publikasi dan diseminasi informasi kebijakan penataan ruang laut.
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
(**)
Ist.
