Beritabatavia.com -
JAKARTA, Ironi di tengah kepungan bencana nasional. Saat Presiden Prabowo mengerahkan seluruh sumber daya untuk memadamkan Karhutla di 6 provinsi, oknum pejabat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) justru terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebanyak 14 orang diamankan KPK dalam operasi senyap di wilayah Jabodetabek pada Selasa (13/10/2026) malam. Salah satunya adalah pejabat kunci BNPB, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan OTT tersebut dari Bantul, Yogyakarta. Ia menyebut operasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB yang menggunakan *Dana Siap Pakai (DSP) untuk kebencanaan.
"Confirm bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sestama, kemudian PPK, dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta," ujar Budi Prasetyo.
Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menegaskan OTT ini merupakan OTT ke-22 KPK sepanjang 2026.
Disergap Polisi Militer, Barang Bukti Fantastis
Rekaman yang viral di media sosial memperlihatkan detik-detik penyidik KPK keluar dari Gedung BNPB dengan pengawalan ketat Polisi Militer TNI, bahkan terlihat mobil berpelat Mabes TNI terparkir di depan lobi. Beberapa penyidik tampak membawa ransel dan berkas yang diduga barang bukti.
Dalam operasi itu KPK menyita:
- Uang tunai Rp 1,4 miliar (hitungan awal)
- Logam mulia emas dalam bentuk emas batangan dan tabungan emas yang masih dihitung
"Beberapa dalam bentuk emas batangan, beberapa dalam bentuk tabungan emas. Untuk jumlahnya masih diproses tim," jelas Budi. Saat dikonfirmasi wartawan.
KPK menduga ada penyimpangan dalam pengadaan yang seharusnya untuk menyelamatkan nyawa masyarakat terdampak bencana. BNPB sendiri diketahui menerima alokasi awal DSP sebesar Rp 4,62 Triliun di awal 2026 dan mengusulkan tambahan Rp 5,67 Triliun.
BNPB: Hormati Proses Hukum, Junjung Praduga Tak Bersalah
Menanggapi OTT tersebut, BNPB menyatakan kooperatif dan menghormati proses hukum.
Plt Kepala Pusat Data BNPB Berton S.P Panjaitan menegaskan:
"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah."
(**)
Ist.
