Pulihkan Hak Asasi Warga Ahmadiyah

Beritabatavia.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas HAM) menilai, rencana pemerintah untuk mengevaluasi Surat Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung menyusul bentrokan antara warga dan penganut Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, bukan hal mendesak. Menurut dia, hal yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah memulihkan hak-hak warga Ahmadiyah.

Mengembalikan mereka ke permukiman dan mengganti kerugian. Itu yang mendesak, yang harus dilakukan, kata Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM, Senin (7/2).

Ifdhal berpendapat, evaluasi terhadap SKB bukan solusi yang tepat. Pasalnya, menurut dia, bentrokan terjadi karena aparat penegak hukum tidak tegas. SKB bukan isu yang mendesak. Masalahnya di penegakan hukum, bukan SKB, ucapnya.

Ia menegaskan, warga Ahmadiyah, meski minoritas, memiliki hak-hak yang sama dalam perlindungan hukum dengan warga mayoritas lainnya. Oleh karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta tindakan konkret pemerintah untuk segera memperbaiki penegakan hukum.
Kepolisian harus segera mengusut insiden Cikeusik tersebut, pungkasnya. O brn