7 Pesawat Merpati Terancam Ditarik

Beritabatavia.com - Sekitar tujuh pesawat Boeing series, yang disewa PT Merpati Nusantara Airlines terancam ditarik oleh lima perusahaan penyewaan (lessor) pesawat asal Amerika Serikat. Penarikan itu terkait kesulitan finansial yang tengah menimpa perusahaan penerbangan plat merah ini, karena memiliki tunggakan sekitar Rp50 miliar per Maret 2011.

Jika sampai akhir bulan ini, Merpati belum juga menyelesaikan kewajiban tunggakan itu, tiga perusahaan lessor bakal menarik tujuh pesawat yang disewakannya, kata Iwan Nurjadin, dari Kantor Hukum Nurjadin Sumono Mulyadi Pratanto, di Jakarta, Rabu (4/5).

Satu perusahaan lessor pemberi kuasa kepada Iwan yakni Jet Lease yang berkantor di Amerika Serikat. Sedangkan dua perusahaan lessor lainnya, tidak bersedia disebutkan identitasnya.

Dilanjutkan, pembayaran sewa ketujuh pesawat sudah mulai tersendat sejak tahun lalu. Kemudian, di awal tahun disepakati penjadwalan ulang skenario pembayaran sewa dari semula menggunakan skema bulanan menjadi per pekan.

Kami paham kondisi keuangan di internal Merpati sehingga untuk itu bersedia memenuhi penjadwalan ulang. Hal itu karena klien kami ingin agar Merpati tetap beroperasi, ujar dia.

Sayangnya, hingga awal April kemarin, ternyata Merpati menyetop pembayaran sesuai kesepakatan yang sudah diperbaharui itu. Diakuinya, tidak ada hambatan dalam upaya komunikasi dengan jajaran
manajemen Merpati terkait masalah tersebut. Namun, direksi Merpati telah menyatakan bahwa kini tengah mengalami kesulitan pendanaan untuk menepati kesepakatan tersebut.

Ketiga lessor itu menyewakan dua pesawat Boeing 737 seri 300 serta lima mesin pesawat dengan total kewajiban US$2,5 juta. Sementara Jet Lease, imbuh Iwan, kini menyewakan dua pesawat Boeing 737 300
kepada Merpati senilai Rp7 miliar per 27 April 2011.

Untuk itu, Iwan mengakui, pihaknya telah melayangkan surat kepada Kementerian BUMN selaku representasi pemegang saham Merpati. Diharapkan, Menteri BUMN bisa memberikan klarifikasi terkait
situasi internal Merpati. Kami meminta agar Menteri BUMN turun tangan agar persoalan ini bisa segera dituntaskan, ucap dia. o end