Beritabatavia.com -
Program-program ekonomi di Indonesia lebih sering diwarnai politisasi, sehingga tidak benar-benar dirumuskan secara cermat. Banyak program ekonomi yang lebih bersifat politis untuk mendongkrak citra penguasa daripada untuk program yang benar-benar memberdayakan ekonomi rakyat. Politisasi program membuat rakyat dibuai kesejahteraan semu.
Para ekonom menilai, politisasi telah membuat program ekonomi kehilangan substansinya. Program ekonomi juga menjadi lebih boros dan tak efektis, misalnya tecermin pada subsidi BBM dan pemberian BLT. Ironisnya, beban anggaran yang semakin berat itu ditanggung lewat utang.
Kebijakan ekonomi yang ada hanya bersifat reaksioner, sementara, dan tidak menyentuh masalah secara substansial. Hal ini tampak nyata di program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran, ujar ekonom Universitas Indonesia, Aris Yunanto, Kamis (28/7).
Politisasi program-program ekonomi membuat program hanya bermuara pada pencitraan pemerintah. Misalnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin). Program-program seperti ini hanya untuk menjaga kekuasaan semata, ujar Aris.
Pemerintah mengalokasikan subsidi yang cukup besar dan hampir memakan sekitar seperenam dari anggaran belanja negara.
Ekonom Didik J. Rachbini menuturkan, politik anggaran tidak mampu menunjang program ekonomi yang berkelanjutan. Program ekonomi yang serba instan untuk mengerek citra pemerintah membuat pos-pos lain yang berdimensi jangka panjang menjadi terbengkalai, seperti pembangunan infrastruktur.
Beban-beban tersebut menjadikan APBN tidak sehat dan kualitas implementasinya rendah sehingga kurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan bawah, kata Didik.
Dia menilai, politik anggaran semacam itu tidak efektif membuat dampak atau hasil programnya menjadi tak maksimal. Indikator-indikator ekonomi semu.
Aris mengatakan, politisasi program ekonomi membuat klaim keberhasilan ekonomi hanya moncer di atas kertas.
"Angka kemiskinan turun hanya karena saat sensus dilakukan ada bantuan program raskin. Kebijakan ekonomi saat ini sudah seperti pemadam kebakaran saja, n